DUNIA HAWA - Pilkada Jakarta 2017 telah mempertontonkan pertarungan antara kelompok yang menginginkan Jakarta bersyariah dan Jakarta berpancasila. Jika kelompok yang menginginkan Jakarta bersyariah menang, maka akan membahayakan keharmonisan Jakarta dengan masyarakatnya yang beragam
Sebaliknya, jika kelompok yang menginginkan Jakarta berpancasila menang, nilai-nilai Pancasila yang terbukti memberi kententraman dan keharmonisan selama bertahun-tahun akan mengiringi kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama warga. Sikap saling percaya dan toleran akan terus tumbuh subur di antara warga Jakarta yang heterogen. Inilah pentingnya memilih pemimpin yang tepat untuk membawa Jakarta hidup dalam kedamaian dan menatap masa depan bersama-sama tanpa memandang SARA.
Anies-Sandi Merangkul Kelompok Bersyariah
Salah satu peserta Pilkada Jakarta 2017, Anies-Sandi secara terang-terangan merangkul kelompok radikal yang selama ini menginginkan hadirnya Syariah di Jakarta, yakni Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam (FUI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Anies-Sandi juga menjadikan kelompok tersebut sebagai partner dan afiliasi politiknya.
Kelompok ini sudah lama mendeklarasikan diri melalui “Deklarasi Jakarta” tahun 2005 untuk memperjuangkan berdirinya NKRI bersyariah, dan Jakarta bersyariah hanyalah langkah awal mereka. Nantinya, segala cara kehidupan warga Jakarta harus sesusai dengan Islam versi kelompok mereka.
Dari cara berpakaian, mereka menganjurkan Pegawai Negeri Sipil menggunakan pakaian Syar’i. Seragam TNI dan Polri yang bertugas di wilayah Jakarta juga harus mengenakan pakaian sesuai dengan Syar’i. Di samping itu, larangan menggunakan celana jeans, celana ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Perempuan juga dilarang berbonceng dengan cara ngangkang.
Begitu juga pekerja ojek mangkal dan ojek online, dilarang membawa penumpang yang bukan muhrim tanpa ada batas pemisah (hijab atau dinding pemisah). Untuk area publik seperti food court, bioskop, lapangan, taman bermain harus dibagi dua antara ikhwan dan akhwat, dipisahkan oleh hijab pemisah. Mall, cafe, restoran dan seluruh tempat hiburan harus tutup pukul 18.00 (saat maghrib tiba).
Gerai toko baik online maupun ofline dilarang menjual pakaian yang mengumbar aurat laki-laki dan perempuan akan ditutup. Jika ketahuan akan dikenakan denda sebagai hukumannya. Untuk mengawasinya, mereka akan memasang CCTV di berbagai tempat sekaligus untuk memantau pergaulan anak muda pria dan wanita. Dan masih banyak lagi beberapa usulan dari ormas radikal untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bersyariah.
Tentu saja hal ini akan memicu konflik sektarianisme. Selama ini, kelompok radikal yang menginginkan Jakarta bersyariah sudah banyak menyebarkan benih-benih sektarianisme yang membuat gelisah warga. Mereka menyuarakan untuk menolak non-muslim sebagai gubernur dan jenazah pendukungnya haram disalati. Padahal, Indonesia bukan negara agama. Secara konstitusi, siapapun berhak menjadi pejabat publik, termasuk non-muslim.
Fenomena Jakarta bersyariah yang telah menumbuhkan benih sektarianisme sangat bertentangan dengan prinsip Pancasila, yang mengakui semua keyakinan warga negara. Warga Jakarta bukan hanya Islam, melainkan ada yang Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dan membuat Jakarta bersyariah sama saja dengan menyingkirkan keyakinan mereka dan dapat memicu konflik sektarianisme yang lebih dahsyat.
Keharusan Jakarta Berpancasila
Keharusan Jakarta berpancasila, bukan bersyariah tidak lepas dari fakta keragaman yang sudah lama terjadi di Jakarta. Selain itu, Pancasila telah terbukti mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan telah nyata membuat kedamaian dan ketentraman di antara warga Jakarta.
Sikap toleransi, saling percaya, dan menghargai merupakan nilai-nilai Pancasila yang telah lama dibangun di antara warga Jakarta yang beragam. Secara tidak sadar, warga Jakarta sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh pengamalan nilai Pancasila yang bisa kita lihat, yakni ketika hari raya datang. Bagaimana kendaraan jamaah muslim yang menunaikan solat Idul Fitri di Masjid Istiqlal dibolehkan parkir di halaman komplek Gereja Katedral Jakarta. Begitu juga sebaliknya, ketika hari raya Natal datang kendaraan jemaat gereja diperbolehkan parkir di halaman Masjid Istiqlal. Bahkan, Pemuda GP Ansor yang notebene kumpulan pemuda Islam juga turut mengamankan jalannya Misa Natal.
Atau, momen bagi-bagi angpao di Hari Imlek yang dilakukan wihara-wihara di Jakarta kepada orang miskin tanpa melihat agama apa yang dianut. Sikap seperti ini menjadi bukti kuat bahwa Jakarta bersyariah bukan sebagai jawaban untuk masyarakat Jakarta yang beragam, melainkan Jakarta berpancasila.
Di samping itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan keputusan final para founding fathers untuk mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pancasila lahir dari kebudayaan asli orang Indonesia yang mengedepankan sikap toleran, saling percaya, menghargai, dan bermusyawarah dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Sehingga, Sikap toleransi, saling percaya, dan menghargai merupakan pilar Pancasila yang harus dirawat dan dijaga untuk terus menciptakan suasana damai dan nyaman bagi warga Indonesia, khususnya Jakarta.
Untuk itu, memilih pemimpin yang pro terhadap Jakarta bersyariah sama saja menginginkan Jakarta dalam ancaman konflik horizontal dan merusak tatanan sosial yang sudah mapan. Dan Anies-Sandi dan gerombolannya menjadi ancaman nyata untuk keberagaman Jakarta yang sudah lama terjalin.
Tidak ada pilihan bagi warga Jakarta untuk memastikan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika akan selalu tegak, dan sejauh ini yang konsisten dengan tegaknya Pancasila adalah pasangan Basuki-Djarot.
No comments:
Post a Comment