Dunia Hawa - Ada yang 'aneh' dari sejumlah kritik SBY untuk pemerintahan Jokowi pada acara Refleksi Ramadan Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016) malam.
Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, RUU Tax Amnesty merupakan asumsi yang keliru. FKebijakan Tax Amnesty dinilai hanya untuk menyelamatkan para pengemplang pajak ketimbang menggenjot potensi penerimaan negara.
"Menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh," kata SBY pada acara Refleksi Ramadan Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016) malam.
Catat!! SBY jelas menyampaikan bahwa RUU TAX AMNESTY adalah sebuah kebijakan yang keliru. Ini aneh. Mengapa?
Flasback pada 10 hasil rekomendasi SBY yang sebelumnya dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Pandjaitan, 20 Maret 2016.
1. Pemerintah harus menghitung pembiayaan yang tepat untuk pembangunan infrastruktur.
2. Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk memerangi tanpa hentu dan tanpa pandang bulu kejahatan narkoba.
3. Pemerintah perlu mencarikan solusi secara rasional dan feasible tentang permasalahan di APBN dan transparan dalam melakukan kebijakan fiskal.
4. Pemerintah harus memasukan tiga pilar utama ekonomi yaitu manfaat ekonomi harus nyata, menjamin keadilan sosial, dan sistem tata kelolanya yang baik ke dalam RUU Tax Amnesty.
5. Tidak boleh ada desain dan kandungan suatu undang-undang yang membuat KPK tak independen dan lemah .
6. Pemerintah harus mengupayakan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mencegah PHK dan bertambahnya pengangguran.
7. Partai politik adalah pilar demokrasi oleh karena itu, semua harus menghormati kedaulatan partai termasuk kekuasaan.
8. Kisruh sepakbola dan PSSI harus segera diselesaikan.
9. Pemerintah harus memberikan solusi soal status pegawai dan guru honorer agar masyarakat tidak resah.
10. Partai Demokrat melihat dalam melakukan kebijakan dan langkah pemerintah tidak sinergis.
Pada poin 4 diuraikan sesungguhnya tujuan pemerintah mengajukan RUU Tax Amnesty itu baik dan juga berlaku di beberapa negara. PD mencatat substansi undang-undang itu harus tepat dan implementasinya baik.
Dalam 10 rekomendasi SBY sebelumnya, disebut bahwa RUU Tax Amnesty itu BAIK. Tapi mengapa sekarang SBY malah menyampaikan pemikiran Tax amnesty adalah keliru dan rapuh?
Apakah SBY lupa? Tapi Sungguh tak mungkin, bila pemikiran sendiri sampai lupa bukan? Atau SBY ini hanya 'bertugas' membaca? Sementara ada seseorang dibalik ini semua yang membuat 'teks' tersebut? Bila ada 'petugas partai' yang membuat teks tersebut maka itu sama saja 'tanpa sengaja' Demokrat sudah mempermalukan SBY. Bagaimana bisa seorang sekelas SBY menyampaikan rekomendasi kemarin A, hari ini B untuk topik yang sama? Hal ini tentu saja akan membuat bingung pihak yang dikritisi.
Bila sebelumnya SBY mengatakan Tax Amnesty adalah baik, dan sekarang mengatakan Tax Amnesty itu keliru maka SBY harus menjelaskan kembali, mana yang benar? Sehingga tidak terkesan plin -plan. Dan Pemerintah Jokowi tidak bingung dengan rekomendasinya?
Lain waktu SBY harus mengecek dulu apa - apa yang akan dibacanya. Memang terkadang diam itu lebih baik, karena bisa jadi, kebanyakan bicara hanya akan memperlihatkan kebodohan kita yang tersembunyi.
Bagaimana menurut anda?
[beritateratas.com]
No comments:
Post a Comment