DUNIA HAWA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan kembali memaparkan program uang muka atau down payment (DP) 0 persen atau 0 rupiah. Saat debat Ahok telah memaparkan bahwa program tersebut tidak mungkin dilakukan. Komisaris utama BTN juga menjawab sama seperti Ahok. Mengapa?
Dalam debat di salah televisi swasta, Senin (27/3/2017) malam, Anies menegaskan program tersebut tidak membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar seluruh pembelian rumah oleh masyarakat, melainkan hanya DP-nya saja.
“Kalau harga rumah Rp 350 juta maka masyarakat DKI Jakarta harus bayar DP Rp 52 juta dan itu yang mau kami hilangkan, kami ringankan,” kata Anies.
“Pemerintah harus turun tangan, bukan menyediakan rumah sewa terus. kami berikan DP nol rupiah,” ujar Anieis
“Tadi bilang ada satu juta anak muda yang pengen beli rumah. Lalu pemerintah pengen nolong dia. Supaya dia tidak perlu DP, tidak perlu bunga. Cicil sama pemerintah. Kalau 350 juta kali satu juta rumah, 350 triliun. Itu uang dari mana
Kemudian Anies malah nyinyir “Pilihannya sederhana, Gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu, atau Gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu.”
Namun Mantan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama BTN Maurin Sitorus justru menyatakan DP 0 Rupiah hampir tidak mungkin dilaksanakan. Sampai saat ini, beberapa pihak baik pemerintah maupun swasta masih menganggap gagasan tersebut kontroversial
Menurut Maurin, uang muka itu merupakan hal yang diperlukan dalam urusan pembiayaan atau pembelian rumah.
Uang muka diperlukan sebagai kepemilikan dan tanggung jawab debitur atas kredit pemilikan rumah (KPR).
Semakin tinggi uang muka, maka semakin kecil KPR tersebut bermasalah atau macet.
“Uang muka 0, kemungkinan KPR bermasalah akan tinggi dan tentu hal tersebut tidak baik bagi bank pemberi KPR dan juga terhadap perekonomian nasional,” imbuh Maurin.
Sedangkan Direktur PT Metropolitan Land Tbk Wahyu Sulistio menilai, program tersebut bisa saja dilaksanakan apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan bantuan (subsidi) sangat besar.
“Mungkin saja kalau pemprov mau menalangi ke developer tapi sekarang permasalahannya untuk di Jakarta ini sudah tidak memungkinkan bangun landed house lagi,” jelasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, KompasProperti menghitung kebutuhan dana yang mesti dialokasikan Pemprov DKI Jakarta untuk perumahan dengan program DP 0 persen tersebut.
Saat ini, berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, backlog atau kekurangan rumah di Jakarta mencapai 1,3 juta unit (rumah tangga).
Itu artinya, jika dipukul rata DP rumah adalah Rp 52 juta seperti disebut Anies, maka alokasi APBD yang harus digelontorkan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 67,6 triliun.
Sebagai informasi, APBD Pemprov DKI Jakarta pada 2017 yang telah disahkan mencapai Rp 70,191 triliun. Ini artinya nyaris 96,5 persen APBD DKI Jakarta terserap untuk DP Rumah.
Hitungan dengan data lebih akurat memang menyatakan bahwa hal tersebut hampir mustahil dilakukan. Dan jika dipaksakan maka sisa APBD DKI hanya 3,5% dari 70,191 Triliun. Entah apakah ini yang dimaksud oleh Anies dengan pemerintahan yang efektif. Selama debat Anies kerap mengkritisi penggunaan anggaran DKI yang menurut data dia masih dibawah 70%. Jika ini yang dia maksud dengan pemerintahan yang efektif, rasanya benar-benar efektif dalam menghabiskan anggaran, satu program ludes semua anggaran.
Selain itu Ahok juga berpendapat bahwa Bank tidak mungkin mau memberikan rumah tanpa DP dan tanpa bunga karena bank juga harus untung, itu prinsip perbankan. Lalu yang membuat saya tertawa terbahak-bahak adalah ketika Anies ngotot soal DP 0 rupiah. Setelah sebelumnya berkali-kali Ahok diserang, akhirnya Ahok mulai menyerang, “Saya ga suka bohongin orang untuk menarik simpati”.
Dengan sisa anggaran sekecil itu, lalu bagaimana dengan program-program lainnya? Apalagi Anies menjanjikan dana bagi ormas-ormas dari APBD. Lalu sisa untuk warga Jakartnya berapa?
Jadi pertanyaannya apakah Anies memang benar-benar akan melakukan program tersebut dan program lainnya sesuai janjinya? Dengan resiko APBD ludes begitu saja. Atau benar apa yang dikatakan oleh Ahok bahwa ini hanya cara untuk menarik simpati saja?
No comments:
Post a Comment