DUNIA HAWA - KPU DKI memang agak aneh dalam pilkada kali ini. SARA yang merebak dimana-mana seakan-akan didiamkan. Spanduk-spanduk tidak secara aktif diturunkan dan Ketua KPU DKI Sumarno bahkan pernah memasang foto profil doa gerakan 212 di akun WhatsApp-nya. Sumarno masih menklaim dirinya netral soal pemasangan foto 212 tersebut.
Nah, sekarang Sumarno akan menjalani sidang kode etik. Sidang tersebut digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menindaklanjuti adanya laporan terhadap Sumarno.
“Kan mau ada sidang DKPP hari kamis di MPR tempatnya,” ujar Sumarno di Kantor KPU DKI Jakarta
Sumarno dilaporkan karena sejumlah hal yaitu pernah menggunakan foto doa bersama pada 2 Desember 2016 atau dikenal dengan sebutan 212 sebagai foto profil WhatsApp-nya, bertemu dengan calon gubernur DKI nomor pemilihan dua Anies Baswedan pada saat pemungutan suara ulang (PSU) pada 19 Februari 2017, dan keterlambatan pelaksanaan rapat pleno penetapan peserta putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada 4 Maret 2017.
Jelas kubu mana yang dirugikan oleh tindakan Ketua KPU DKI ini. Alasan dirinya memasang foto gerakan 212 pun cukup aneh.
“Kata Presiden, ini doa bersama. Presiden ada di situ dan karena ini bukan acara yang enggak ada kaitan sama pilkada, hanya indah aja kan dari sisi Monas di bawahnya, itu doang. Jadi enggak ada kaitan sama independensi dan netralitas,” kata Sumarno.
Ya, presiden hadir. Tapi Jokowi hadir untuk menenangkan massa, bukan buat doa saja. Kalau doa ga perlu demo. Malahan Sumarno menyebut gerakan 212 ini tidak ada hubungan dengan Pilkada. Ini sudah ngeles tingkat tinggi. Jelas-jelas demo ini sangat politis, untuk menjegal Ahok.
Memasang foto gerakan yang anti-Ahok jelas menunjukkan bahwa Sumarno terkesan ikut-ikutan Anti-Ahok. Gerakan 212 kan ingin memenjarakan Ahok, kalau gitu apa Sumarno juga ingin Ahok dipenjara juga? Kan foto gerakan tersebut dipasang di foto profilenya. Kalau menyebut diri sendiri netral maka sulit sekali untuk mempercayainya.
Tiba-Tiba Amnesia
Nah, soal masalah makan malam dengan Anies, Sumarno memberkan pernyataan yang bertolak belakang sekarang.
“Saat itu disebut saya sedang makan malam dengan Pak Anies sehingga acara tidak dimulai,” ujar Sumarno tanggal 15 Maret saat bercerita tentang hari Ahok-Djarot walkout dari rapat pleno KPU DKI.
“Tidak sempat makan kok disebut makan sama Pak Anies. Saya juga malah enggak ketemu Pak Anies pada waktu itu. Hanya tahu bahwa katanya Pak Anies sudah di ruang VIP, tapi saya tidak ketemu. Bagaimana saya makan malam sama dia,” kata Sumarno tanggal 17 Maret.
Jadi bingung, Sumarno ini memang makan bersama Anies atau tidak? Kok bisa pernyataannya berbeda setelah berselang beberapa hari saja? Kalau memang Sumarno menyatakan kebenaran, seharusnya apa yang dikatakannya konsisten. Memang makan bersama Anies atau tidak.
“Soal PSU itu pertemuan yang tidak disengaja. Jadi pertemuan itu bukan di tempat tertutup, bukan ngumpet-ngumpet, semua orang tahu, tidak direncanakan,” kata dia.
Mungkin saja hal ini benar, Sumarno tidak tahu bahwa Anies akan hadir saat Pemungutan Suara Ulang. Tapi yang aneh kok Anies tidak ditegur? Anies kan tidak perlu untuk hadir disana. Mana boleh seorang pasangan calon hadir di TPS yang bukan tempatnya memilih. Itu bisa mempengaruhi pemilih lho.
Jika DKPP nantinya memutuskan hal yang dilaporkan terkait Sumarno tersebut melanggar kode etik, dia akan menerimanya sebagai peringatan.
“Tapi kalau tidak, seharusnya meluruskan simpang siur, rumor, fitnah yang berkembang, pencemaran nama baik, kalau itu tidak benar,” ucap Sumarno.
Semoga DKPP bisa meluruskan semua ini. Apakah Sumarno ini memang melanggar kode etik atau tidak. Apakah pantas bagi seorang Ketua KPU untuk memasang foto profil gerakan 212 yang jelas-jelas anti salah satu calon. Jangan sampai masyarakat melihat KPU DKI juga Anti-Ahok. Masalah ini harus diselesaikan dengan jelas.
Kalau memang tidak bersalah, ya berarti normal dong kalau Ketua KPU memasang foto gerakan yang anti salah satu calon.
No comments:
Post a Comment