Friday, February 3, 2017

Mensesneg Bilang Tidak Ada Instruksi Sadap, Begitu Juga BIN, Jadi Pepo Disadap Siapa?

DUNIA HAWA - Isu sadap menyadap yang telah menimpa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (biar lebih akrab kita sebut saja Pepo) adalah satu-satunya isu yang mampu mengalahkan sedapnya skandal video chat “Firza Hots”, menurut analisis pakar ra(i)sa. Gara-gara ini, Pepo sampai membuat konferensi pers. Pepo merasa wilayah-wilayah privasinya terganggu. Padahal, ia kini hanyalah seorang warga biasa.


Dari mana kesimpulan Pepo bahwa dirinya telah disadap? Jawaban yang selama ini kita dapat adalah dari sidang Ahok kedelapan kemarin. Ahok dan pengacaranya menuding bahwa sikap keagamaan MUI dipengaruhi oleh komunikasi yang pernah terjadi antara Pepo dengan Kiai Ma’ruf pada tanggal sekian, jam sekian, menit sekian.

Detail waktu tersebut lah yang menjadi dasar bagi Pepo untuk menyimpulkan bahwa dirinya telah disadap. Tidak mungkin kan detail seperti itu diketahui kalau bukan memang telah terjadi penyadapan. Begitu kesimpulannya.  Hanya dari detail waktu saja, bisa disimpulkan adanya penyadapan? Bisa saja kan ada orang yang melihat mereka sedang telponan saat itu. Ini aneh.

Lebih jauh lagi. Pepo mengatakan bahwa Ahok dan pengacaranya punya rekaman dan transkrip. Nah, dugaan Pepo mulai melebar. Padahal, sampai saat ini belum ada pernyataan dari Ahok dan pengacaranya bahwa mereka punya dua benda yang Pepo sebutkan tadi. Ini lebih aneh lagi.

Lalu Pepo tiba-tiba menceritakan tentang skandal “Watergate”. Hebat sekali, dari sebuah dugaan penyadapan, lalu Pepo mencari dalil yang menyatakan bahwa sebuah skandal penyadapan dapat berujung pada penjatuhan rezim. Ini jauh lebih aneh lagi.

Saya ra(i)sa, ini bukan lagi klarifikasi. Pepo bukan lagi menjelaskan, tapi menuduh. Selain menuduh, Pepo juga mengancam. Jelas-jelas ini kode keras kepada pemerintah. Pemerintah seolah-olah dipaksa untuk mengakui adanya penyadapan. Sebab, tidak mungkin Ahok dan kuasa hukumnya yang menyadap. Lalu, setelah memaksa pemerintah, Pepo juga menakut-nakuti pemerintah dengan cerita tentang Watergate yang berujung pada impeachment.

Lalu, disenggol lah oleh Pepo institusi-institusi seperti Polri, BIN, juga TNI. Dimana tiga institusi ini sangat solid mendukung pemerintahan Jokowi. Tentu, Pepo akan menyenggol mereka. Membawa mereka masuk kedalam pusaran prasangka Pepo. Tujuannya untuk mencitrakan bahwa setiap yang kontra pemerintah pasti disadap oleh ketiga institusi negara tadi.

Pepo memang cerdas membangun opini. Sebuah dugaan yang masih mentah pun, bisa ia sulap menjadi fakta. Apalagi disampikan dengan nada prihatin, seperti melodi “ada pelangi di bola matamu”. Akhirnya, orang-orang seperti Jonru dan yang secingkrangan dengannya akan mendapatkan ruang untuk menyerang pemerintah.

Pepo sudah terlalu jauh mengkhayal. Fantasinya mampu melampaui fantasinya Rizieq soal cangkul-mencangkul. Pepo terlalu ke-ge er-an hingga menyimpulkan pemerintah harus menyadapnya. Apa kepentingan pemerintah untuk menyadap seorang mantan presiden yang mewariskan banyak proyek mangkrak?

Jokowi tipe pekerja yang realistis dan tidak pernah terjebak pada masa lalu seseorang. Memang benar banyak proyek mangkrak, tapi bagi Pakde, ngapain juga ngurusin penguasa sebelumnya? Apa pernah keluar statemen Pakde yang menyenggol sang mantan terkait proyek-proyek mangkrak? Apakah saat Pakde ke Hambalang, Pakde sempat menyenggol-nyenggol sang mantan? Kan nggak!

Tapi. Sang mantan bapernya bukan main saat Pakde ke Hambalang. Pepo adalah jenis mantan yang terjebak dalam ilusi masa lalunya yang indah. Saking indahnya masa lalu Pepo, hingga ia sendiri ketakutan untuk melupakannya. Apalagi, para koleganya banyak yang sudah berseragam orange.

Mensesneg, Pramono Anung, sempat memberi klarifikasi ke media bahwa presiden sampai detik ini Presiden tidak pernah memberikan instruksi penyadapan ke Pepo. Ini dilakukan karena pemerintah menghargai posisi beliau sebagai mantan presiden RI.

Di tempat yang lain pun, BIN juga menyampaikan klarifikasi bahwa mereka tidak terlibat dalam sidang Ahok. Apa yang Ahok dan pengacaranya sampaikan berupa sebuah informasi tentang adanya komunikasi, itu tanggung jawab Ahok dan kuasa hukumnya. Intinya, BIN tidak pernah terlibat atau memberikan sebuah informasi tertentu kepada Ahok dan kuasa hukumnya.

Kalau klarifikasi dari Mensesneg dan BIN adalah bohong dalam pandangan Pepo, silahkan saja buktikan di tempat yang tepat. Jika tujuannya untuk mencari titik temu. Tapi, jika tujuannya untuk menciptakan kegaduhan lain, silahkan curhat di banyak tempatnya. Kita akan lihat sampai dimana kadar kenegarawanan seorang Pepo.

Kabid Humas Polri, Brigjen Rikwanto pernah ditanya tentang kasus penyadapan ini oleh wartawan, apakah itu akan diusut? Ia hanya tersenyum kecil sambil sesekali menahan tawa saat menjawab. Ia mengatakan bahwa itu kan dugaan penyadapan. Terus, penyadapannya itu sendiri ada atau tidak, polisi kan belum tahu. Buktinya pun belum ada. Semuanya masih katanya. Jadi ini masih tenggelam.

Kita lihat saja. Apakah isu penyadapan ini benar-benar terjadi? Kalau memang benar, seharusnya Pepo dan partainya harus melaporkan kasus ini kepada polisi. Bukan curhat ke media. Apalagi buat hak angket di DPR. Ini kan lucu. Kita jadi dibuat tertawa melihat semua dagelan ini.

Sampai-sampai, saya berpikir bahwa jangan-jangan ini cuma akal-akalan Pepo agar AHY punya alasan tidak hadir di Mata Najwa, dengan alasan, keluarga mereka sedang dapat masalah. Malu juga kan kalau isu tidak hadirnya AHY di Mata Najwa jadi ramai.

Tapi, saya masih penasaran. Anggap saja Pepo benar-benar disadap. Lalu, siapakah yang menyadap? Presiden tidak pernah kasih instruksi. BIN juga sudah klarifikasi. Apalagi Polisi. Tidak mungkin. Jangan-jangan, yang menyadap Pepo adalah Kak Emma. Kak Emma, kamu jahat banget..!!

Ra(i)sa-ra(i)sanya begitulah.


@muhammad nurdin



Artikel Terkait

No comments:

Post a Comment