DUNIA HAWA - Ibu Megawati Soekarno Putri, dalam pidato HUT ke-44 PDI-P (10/1) menyampaikan bahwa sudah saatnya silent majority bersuara dan menggalang kekuatan. Saya percaya, tidak lama lagi silent majority akan bersuara, momentumnya adalah saat pemilihan Pilkada DKI Jakarta. Mereka akan menentukan pilihannya terhadap Ahok-Djarot. Mengapa?
Beberapa Fakta
Hal ini bisa dijawab dengan beberapa fakta. Pertama, kasus yang melibatkan Ahok sudah terbukti sangat politis. Sampai saat ini tidak ada bukti kuat yang ditujukan pelapor bahwa Ahok telah menista agama. Dalam persidangan, kebohongan-kebohongan terus dipertontonkan oleh aktor politisasi agama. Saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak berkompeten di mata hukum. Silent majority tahu betul bahwa ada kriminalisasi atas kasus penistaan agama ini.
Kedua, isu SARA yang ditujukan kepada Ahok oleh oknum-oknum politik maupun para haters Ahok adalah bumerang bagi mereka sendiri. Silent majority tidak bisa dibohongi dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Publik akan tetap berpegang teguh pada rasionalitas dan rekam jejak masing-masing pasangan calon. Mereka yang selama ini diam, tidak bisa diadu-domba dengan benturan politik melalui cara-cara penggadaian agama dan provokasi kebencian.
Ketiga, Ahok adalah calon yang terbaik dari kedua calon lainnya. Ahok telah membuktikan kepemimpinannya dengan prestasi yang membanggakan. Sudah banyak keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Ahok sejak menjabat sebagai Anggota DPRD Belitung dan Bupati Belitung hingga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tidak heran jika pada 2015 Ahok dinobatkan sebagai “Man of The Year”/pemimpin terbaik se-Asia oleh Globel Asia.
Keempat, dalam debat Pilkada DKI Jakarta Ahok merupakan calon paling konkrit dan realistis dalam memecahkan problem Ibu Kota. Pasangan lain terlalu sibuk menghujat kinerja Ahok dengan faktualitas data yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Sehingga wajar jika dalam media sosial trend dukungan pubik terhadap Ahok sangat menguat pasca debat.
Ini menunjukkan bahwa publik Jakarta sangat rasional. Mereka tidak mudah disentuh perasaannya dengan politisasi agama. Publik lebih memilih pemimpin yang terbukti kinerjanya daripada yang minim pengalaman dan belum bisa memberi bukti atas kepemimpinannya.
Meskipun berbagai provokasi kebencian yang dibangun melalui informasi hoax mengalir sangat deras di media sosial, namun publik sadar akal sehat akan tetap menjadi prioritas untuk menentukan pilihannya. Publik percaya bahwa provokasi kebencian sama sekali tidak akan membuat keteduhan dalam perpolitikan di DKI Jakarta.
Kembali Menjadi Indonesia
Pemilihan Pilkada yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini merupakan momentum untuk menggalang kekuatan untuk kembali menjadi Indonesia. Yaitu kembali menjadi warga negara yang sadar bahwa sejak awal Indonesia sudah mentasbihkan diri sebagai bangsa yang multiras, multietnik, multiagama, dan multikebudayaan.
Menjadi warga negara yang tidak membiarkan isu-isu SARA dibawa ke dalam kampanye politik, karena itu dapat memecahkan belah persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat plural ini.
Sudah saatnya kita kembali meneguhkan bahwa keragaman di negeri ini merupakan fitrah kehidupan manusia yang heterogen dan inti kehidupan berbangsa dan bernegara. Realitas keragaman ini merupakan anugerah Tuhan yang mesti diterima dan disyukuri dengan cara menjaganya dari berbagai bentuk ancaman.
Sudah saatnya kita kembali menguatkan sikap toleransi di tengah-tengah perbedaan dan keberagaman dengan bersikap arief dan bijaksana. Sebagaimana menurut Budhy Munawwar Rachman, bahwa sikap ini adalah pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of diversity within the bonds of civility).
Di tengah-tengah panasnya suhu pilkada serentak 2017 ini, kita mesti mendefinisikan diri kita sebagai masyarakat yang toleran, dialogis dan dinamis. Perbedaan, baik dalam agama, politik, sosial, maupun ekonomi adalah potensi toleransi, yaitu untuk memajukan masyarakat dari keterbelakangan.
Bisa jadi nilai-nilai pluralisme sewaktu-waktu akan runtuh akibat suhu politik, agama, sosial budaya yang memanas dan memungkinkan konflik muncul. Selanjutnya akan terjadi pergeseran nilai-nilai kemasyarakatan seperti hilangnya nilai toleransi, saling menghargai, dan menghormati.
Sebagaimana tesis Samuel Huntington dalam The Clash of Civilization yang meramalkan bahwa konflik antarperadaban di masa depan tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan ideologi, tetapi akan dipicu oleh masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Tentu, kita semua tidak menginginkan semua itu terjadi. Saya percaya, mayoritas rakyat Indonesia mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Karena itu, silent majority akan selalu berpihak terhadap Ahok-Djarot karena sudah terbukti kinerjanya. Politik murahan seperti membawa isu SARA tidak akan merusak rasionalitas publik Jakarta.
No comments:
Post a Comment