DUNIA HAWA - Satuan Reskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara, menangkap tiga oknum petugas Dinas Perhubungan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Jembatan Timbang Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, yang melakukan pungutan liar.
Dalam sebulan, mereka mampu meraup hingga Rp 500 juta.
"Didapat dari praktik pungutan liar atau pungli. Ditaksir mencapai Rp500 juta per bulan," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Medan Komisaris Besar Polisi Mardiaz Kusin Dwihanto, Jumat (21/10/16).
Menurut dia, ketiga tersangka pungli adalah EP (54) warga Kelurahan Padang Bulang Selayang II, PH (56) warga Desa Sambirejo Kecamatan Percut Sei Tuan, dan HBS (48) warga Medan.
"Setiap hari mendapat uang Rp12 juta hingga Rp15 juta, dan per bulan bisa mencapai Rp300 juta hingga Rp500 juta," ucapnya.
Ia menjelaskan, uang ratusan juta rupiah itu akan dibagi-bagikan dari bawahan hingga mengalir ke atas.
Uang pungli tersebut juga diakui mereka mengalir ke Kepala dan Wakil Kepala Timbangan Sibolangit.
Berdasarkan pengakuan tersangka tersebut, maka polisi akan memanggil Kepala dan Wakil Kepala Timbangan Sibolangit.
"Kita rencananya akan segera memeriksa pimpinan di Jembatan Timbangan Sibolangit itu," demikian Komisaris Besar Polisi Mardiaz Kusin Dwihanto.
Bayangkan dan kalkulasi bila dalam sebulan 500 juta, dalam setahun dapat berapa? Ini baru Medan. Belum daerah lainnya. Kalau dikalkulasi se Indonesia, jumlahnya sungguh fantastis. Kalkulasi seperti ini yang tidak terpikirkan oleh Fahri Hamzah dan Fadli Zon.
Sebelumnya diberitakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang meninjau langsung operasi tangkap tangan oknum pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan.
Ia menilai tak ada urgensinya kehadiran Presiden di sana.
Terlebih lagi, uang pungli dari oknum PNS yang disita hanya puluhan juta rupiah.
"Kalau ini mah hanya gejala. Harusnya jangan terlalu sibuk dengan gejalanya, apalagi gejalanya hanya puluhan juta itu memang di mana-mana," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
"Di RT, di desa juga ada, apa Presiden mau keliling 73.000 desa untuk ngurusin uang puluhan juta?" kata dia.
Sama dengan Fahri Hamzah, Fadli Zon juga menilai apa yang dilakukan Jokowi justru memalukan. Padahal masalah pungli ini adalah masalah klasik rakyat kecil.
"Jangankan puluhan atau ratusan juta, urusan Rp 10 ribu juga akan saya urus. Ini kan kecil-kecil tapi menjengkelkan, kecil-kecil meresahkan. Kecil-kecil tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan dan lain-lain, ini kan kalau dijumlah bisa triliunan jadinya," terang Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan bahwa saat ini telah terbentuk Tim Sapu Bersih Pungli (Tim Saber Pungli) yang dibentuk khusus untuk menangani korupsi dari pungli.
"Yang besar-besar, yang itungannya miliar yang triliun itu urusannya KPK. Urusan saya yang kecil-kecil itu. Yang sepuluhan ribu. Biar semua senang. Harap diketahui sekarang sudah dibentuk Tim Saber Pungli. Rakyat harus dimudahkan, jangan disusahkan," tegasnya.
Apabila kalkulasi pungli nilainya fantatis, mengapa Fadli Zon dan Fahri Hamzah protes karena langsung diawasi Presiden? Apakah Fadli Zon dan Fahri Hamzah dalangnya sehingga ketakutan? Kalau bukan, marilah bersama membantu program pemerintah untuk membereskan masalah pungli yang merajalela puluhan tahun menyusahkan masyarakat kecil akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Para oknum - oknum ini sudah puluhan tahun berpesta pora. Dan harus bubar di era Jokowi-Jk. Kalkulasikan saja 1 tahun 5 miliar x 73.000 desa. Berapa?
[beritateratas]
No comments:
Post a Comment