DUNIA HAWA - Dua bulan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah merilis temuan survei opini publiknya pada Kamis, 15 Desember 2016. Temuan survei ini terbilang mengejutkan. Karena pada survei sebelumnya, yakni November 2016, hasil yang dirilis cukup berbeda jika dibanding dengan hasil terbarunya bulan ini.
Berlangsung di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, LSI menunjukkan bagaimana pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat bertengger di posisi sebagai pemuncak.
Hasil opini publik ini menggeser posisi Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sebagai pasangan calon yang sebelumnya unggul di survei LSI pada November 2016. Adapun pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, elektabilitasnya tetap konsisten berada di posisi paling buncit.
Mengapa temuan survei LSI ini saya katakan terbilang mengejutkan? Sebab, jika berlandas pada opini publik yang LSI lakukan secara tatap muka terhadap 800 responden, sang petahana tidak hanya berhasil menggeser posisi kandidat yang banyak disebut-sebut sebagai “Cagub Magang” dalam waktu yang relatif singkat, melainkan juga karena mampu mendongkrak elektabilitas di tengah jeratan kasus hukum kontroversial yang melanda diri seorang Ahok.
Survei Membuktikan
Dengan menggunakan metode multistage random sampling dalam memilih responden, terdapat sebanyak 31,8% responden yang memilih pasangan Ahok-Djarot jika Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan saat itu, yakni 3 – 11 Desember 2016. Adapun pasangan Agus-Sylvi, dukungan untuknya berkisar 26,5%, sedikit mengungguli pasangan Anies-Sandi dengan capaian 23,9%. Untuk responden yang tidak/belum memutuskan pilihannya berkisar 17,8%.
Jika dibanding dengan temuan survei LSI sebelumnya, ada perubahan memang soal persentase elektabilitas para calon. Perubahan ini tentu cukup signifikan, meski sebenarnya tidak terlalu drastis.
Pada November 2016 lalu, urutan persentasenya sesuai dengan nomor urut masing-masing pasangan calon. 30,4% untuk Agus-Sylvi, 26,2% mendukung Ahok-Djarot, dan 24,5% untuk perolehan Anies-Sandi.
Tapi mengapa dalam waktu yang relatif begitu singkat ini, apalagi mengingat Ahok sedang dalam kondisi yang “kurang baik”, pasangan incumbent justru berhasil unggul dari para penantangnya yang bisa kita katakan aman-aman saja? Benarkah warga DKI sudah sedemikian cerdasnya dalam hal menilai pasangan calon?
Menurut Direktur Eksekutif LSI, Kuskridho Ambardi, tuduhan “penistaan agama” yang dilakukan oleh beberapa kelompok Islam terhadap Ahok memang menjadi satu pertimbangan khusus bagi responden untuk menilai pribadi Ahok.
Itu sebabnya, dalam survei November lalu, Ahok-Djarot diungguli oleh pasangan Agus-Sylvi. Ya, meski pasangan ini belum banyak terbukti atau berpengalaman dalam dunia politik jika dibanding dengan sang petahana yang sudah lama melanglang buana, yang sudah terbukti karena kinerja nyatanya bagi rakyat.
Tapi apa mau dikata, survei dengan tingkat kepercayaan 95% itu telah membuktikan. Di bulan berikutnya, Desember 2016, elektabilitas Ahok-Djarot justru meningkat signifikan seiring proses hukum yang Ahok jalani. #AhokRebound, begitulah tagar yang tersebar luas di jejaring sosial media sebagai penggambaran akan kondisi keunggulan pasangan petahana ini.
Karena Kinerja Nyata
Peningkatan elektabilitas Ahok-Djarot dalam temuan survei terbaru LSI ini tak lain disebabkan oleh pertimbangan matang dari para responden terhadap kinerja sang petahana. Tentu ini memberi bukti bahwa masyarakat DKI adalah masyarakat cerdas, yang mampu memberi pertimbangan rasional mengapa mereka harus kembali memilih Ahok-Djarot sebagai pemimpin—dalam istilah Ahok: pemimpin adalah pelayan rakyat.
Adalah wajar mengapa Ahok-Djarot unggul secara elektabilitas dari para penantangnya. Karena memang, dalam kurun waktu 2 tahun sejak pasangan ini dilantik, mereka berdua sudah banyak melakukan gebrakan dan terobosan untuk DKI Jakarta. Hal ini turut membuktikan satu teori bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pada kinerja, maka masyarakat juga akan semakin merasakan manfaat dari program dan kebijakan pemerintah itu sendiri.
Ya, sebagaimana visi yang diusung Ahok saat masih jadi Wakil Gubernur bersama Jokowi, Ahok-Djarot berusaha melanjutkan untuk membuat Jakarta baru, membuat Jakarta menjadi kota modern yang tertata rapi, sebagai tempat hunian yang layak dan manusiawi.
Selain itu, masyarakat yang berkebudayaan juga terus diciptakan di mana konsep pemerintahannya berorientasi pada pelayanan publik. Visi inilah yang terlihat jelas dalam sejumlah program kerja yang sudah mereka lakukan dan buktikan selama menjabat sebagai Pemprov DKI dalam kurun waktu yang terbilang singkat.
Dalam hal reformasi birokrasi misalnya, praktik nepotisme berusaha dihapuskan. Jika dulu promosi jabatan dilakukan berdasar pada kekerabatan atau kedekatan dengan pimpinan, kini promosi tersebut lebih didasarkan pada kemampuan atau nilai terbaik dari sistem lelang jabatan.
Dalam hal ini, kinerja PNS dinilai berdasarkan Key Performance Index (KPI). Inilah yang menjadi alat bagi Ahok-Djarot dalam melakukan lelang jabatan, rotasi, mutasi, demosi, dan penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Untuk soal reformasi anggaran, terobosan e-budgeting Ahok-Djarot berhasil menekan permainan birokrat. Ini pun jadi solusi memperbaiki penyusunan APBD DKI. Ya, meski efeknya berujung pada ketidakharmonisan dengan DPRD.
Tapi efek positif lainnya juga harus dilihat, bahwa dengan e-budgeting ini, DKI Jakarta menjadi daerah percontohan bagi daerah lainnya, termasuk dicontoh oleh walikota Bandung dengan mengirim sejumlah pejabatnya belajar ke Jakarta tentang bagaimana mengelola APBD melalui sistem berbasis teknologi informatika ini.
Di bidang pendidikan, upaya mewujudkan masyarakat yang berkebudayaan ini dicapai dalam dua metode yang tak lazim. Pertama, memudahkan akses pendidikan dengan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) secara non-tunai.
Alhasil, angka putus sekolah pun semakin rendah, yakni 0,2% di tingkat SD, 0,12% di tingkat SMP, dan 0,41% di tingkat SMA pada tahun 2015. Tak salah ketika 77% warga dalam temuan survei LSI menyatakan biaya pendidikan di DKI sekarang ini cukup atau sangat terjangkau. Hanya 20% yang menyatakan tidak atau kurang terjangkau.
Kedua, memperhatikan kesejahteraan guru. Dari tingkat pendapatan, gaji, sertifikasi dan tunjangan kerja guru pada tahun 2015 mencapai 12 juta lebih. Ini meningkat menjadi 14 juta lebih di tahun 2016. Guru-guru pun terbukti semangat dalam bekerja serta professional.
Dengan metode di atas, anggaran pendidikan terus meningkat di tiap tahunnya. Dari 6,7 Milyar di tahun 2014 menjadi 2,3 Triliun di tahun 2015, hingga meningkat lagi tahun 2016, yakni 2,5 Triliun. Inilah upaya Ahok-Djarot dalam memanifestasikan cita-cita dan semangat UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 1.
Sejumlah Kinerja Lainnya
Di bidang kesehatan, terhitung sejak tanggal 3 April 2015, setidaknya sudah ada 15 Puskesmas yang diresmikan Ahok-Djarot dengan taraf pelayanan setingkat Rumah Sakit Umum. Hingga tahun 2016, sudah ada 7 RSUD, RS Kejiwaan Daerah, 44 Puskesmas Kecamatan, dan 267 Puskesmas yang dihimbau untuk turut aktif mendata penduduk agar seluruh warga DKI dapat menikmati layanan BPJS.
Ditambah lagi, ambulans dan mobil jenasah disediakan secara gratis demi kepentingan warga. Maka lagi-lagi tak salah ketika survei LSI menemukan bahwa 80% warga menyatakan biaya berobat cukup atau sangat terjangkau. Sementara yang menyatakan kurang atau tidak terjangkau hanya berkisar 18%.
Meski kelancaran transportasi mencapai angka terendah, yakni 59%, tetapi layanan transportasi terus-menerus ditingkatkan. Dari 565 unit bus TransJakarta di masa Jokowi-Ahok, meningkat dua kali lipat di masa Ahok-Djarot sampai sekarang, yakni mencapai 1.347 unit bus. Dan rencananya tahun depan, 3.000 unit bus akan dioperasikan, sembari membangun sarana dan prasarana transportasinya, seperti Mass Rapid Transit (MRT), guna menekan kemacetan.
Dalam hal penanganan banjir yang kita tahu sebagai bencana musiman warga Jakarta, upaya penanganannya juga terus dimasifkan. Sejumlah kanal-kanal banjir, baik sungai maupun waduk, telah dinormalisasi. Seperti Kali Sunter, Waduk Rawa Badung, Cengkareng Drain, pembangunan sodetan Ciliwung, pembenahan Waduk Kebon Melati, dan lain sebagainya.
Belum lagi soal pembangunan fisik juga renovasi bangunan lama. Mulai dari pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, renovasi terminal, rumah sakit, rumah susun, sampai pembangunan masjid-masjid. Kondisi infrastruktur layanan publik inilah yang mendapat apresiasi yang cukup tinggi dalam temuan survei LSI, yakni berada di atas 90%.
Dari kesemua kerja-kerja nyata Ahok-Djarot di atas, meski masih banyak lagi yang belum saya tuliskan, patutlah kiranya jika Ahok mendapat beberapa penghargaan, seperti dari Bappenas, KPK, Democracy Awards, dan sejumlah rekor Muri. Dari sini kita juga dapat simpulkan bahwa elektabilitas Ahok-Djarot bukanlah hasil rekayasa lembaga survei (LSI) maupun media massa, melainkan bersumber dari kerja-kerja nyata sang pelayan rakyat sejati: Ahok-Djarot.
@maman suratman
Mahasiswa Filsafat UIN Yogyakarta
No comments:
Post a Comment