DUNIA HAWA - Fahri Hamzah memang hebat. Sebagai wakil ketua DPR Fraksi Independen yang tidak mewakili partai apapun, Fahri masih mampu menempati posisinya. Padahal DPR itu perpanjangan dari partai, bila partai ingin kebijakan A dijalankan maka anggota DPR harus ikut. Fahri tidak perlu ikut partai apapun, toh dirinya sudah tidak terikat. Mau jungkir balik di DPR pun tidak ada lagi yang bisa melarangnya.
Sekarang Fahri ingin ketua KPK Agus Rahardjo mundur karena mengusut kasus E-KTP. Hebat bukan? Seorang wakil rakyat ingin ketua KPK mundur karena mengusut kasus korupsi. Ini seperti ingin polisi diturunkan karena menangkap pencuri. Waras? Bagi kaum bumi datar sih itu wajar, toh semuanya harus ikut kemauan mereka.
Kita pun Kaget Indonesia Punya Wakil Ketua DPR Independen
“Saya bilang ini lebih baik kita investigasi secara menyeluruh supaya benar-benar bisa terbuka,” ujar Fahri usai pertemuan sebelum meninggalkan Istana.
Menurut dia, Jokowi menanggapi pembicaraan itu secara positif. Fahri menyebut Jokowi tak memiliki konflik kepentingan dalam kasus ini.
“Jadi tidak ada masalah. Toh, ini kasus di pemerintahan periode lalu kan? Bukan beliau. Artinya Pak Jokowi bersih tangannya di sini,” ujar Fahri.
Bila tidak tahu tentang apa yang dibicarakan oleh Fahri maka apa yang dikatakannya terkesan bagus. Tapi jangan salah, yang dimaksud dengan investigasi secara menyeluruh bukanlah soal kasus E-KTP itu sendiri. Tetapi tentang mengapa kasus ini diusut. Atau dengan kata lain, ingin hak angket atas pengusutan kasus E-KTP. Hal ini dapat berujung dengan penghentian kasus E-KTP
“Oleh sebab itu, untuk menghindari konflik kepentingan, saya meminta Agus mengundurkan diri jadi Ketua KPK. Kalau posisi dia sebagai mantan Ketua Lembaga Pengkajian Barang dan Jasa dan Ketua KPK sekarang, maka kasus ini bisa menyimpang. Dia tahu kasus ini, dia terlibat kasus ini, bahkan dia terlibat dalam melobi salah satu konsorsium meskipun itu konsorsium BUMN,” kata Fahri.
Jokowi pun terkaget-kaget saat Fahri mengatakan bahwa BPK sudah mengaudit proyek e-KTP sebanyak 3 kali dan menilai tak ada masalah. Tentu saja kaget, bagaimana mungkin BPK tidak bisa melihat indikasi korupsi yang luar biasa besar. Dari dakwaan saja setengah dari dana proyek E-KTP dibagi-bagikan. BPK antara kerjanya tidak becus atau ada titik-titiknya.
Tidak mungkin korupsi sebesar dan sekentara itu tidak bisa terlihat. Buktinya saja banyak di lapangan, dimana E-KTP hanya berganti dari kertas menjadi plastik. Chip E-KTP ada? Kalau ada pun tidak berguna, E-KTP tidak berbeda fungsi sama sekali dengan KTP biasa. Huruf E dari E-KTP hanya tinggal huruf, tidak ada fungsi elektronik dari E-KTP. Kartu Time Zone pun lebih canggih, bisa digesek.
Apalagi Fahri ini punya hak apa? Dirinya tidak mewakili partai, padahal hak angket itu memerlukan dukungan partai baru bisa lolos. Jabatannya sebagai wakil ketua DPR pun aneh, bukankah jabatan ketua dan wakil ketua DPR itu berdasarkan paket koalisi partai? Enttahlah, makin bingung melihat DPR sekarang.
Fahri yang menganggap BPK lebih benar dari KPK pun sudah sangat salah. Cara memeriksa BPK masih kurang transparan. Lihat saja jakarta yang saat Ahok sudah mulai bersih-bersih baru predikatnya tiba-tiba turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Bagaimana saat masa jaya Jakarta dimana banjir berjam-jam? Predikatnya tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Apakah itu berarti Jakarta itu wajarnya banjir?
BPK juga pernah salah melihat alamat dalam kasus Sumber Waras. BPK ngotot dengan posisi yang dituliskannya padahal BPK bukan penentu posisi tanah. Sudah jelas bukan kalau BPK masih banyak kesalahannya?
“Saya kira, sebaiknya sama-sama kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ini. KPK saat ini sedang bekerja menangani perkara indikasi korupsi e-KTP yang diduga melibatkan cukup banyak anggota DPR, kalangan birokrasi, dan swasta. Jangan ganggu KPK dalam menuntaskan perkara ini. Proses hukum terhadap 2 orang (Irman dan Sugiharto, terdakwa kasus e-KTP) ini barulah langkah awal,” kata Febri, Kabiro Humas KPK
Memang betul KPK lebih baik tidak memperdulikan omongan Fahri Hamzah. Mending selesaikan dulu kasus nya. Kita semua masih menunggu, informasi siapa saja yang sebenarnya mendapatkan uang ini.
Salam Independen
No comments:
Post a Comment