DUNIA HAWA - Kontestasi politik di DKI Jakarta semakin memanas. Putaran ke-II pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta memasuki tahap baru, berupa perubahan peta politik serta pergeseran dukungan untuk masing-masing pasangan calon (paslon). Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot) dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Uno) bersaing ketat untuk memperebutkan simpati publik di Jakarta.
Sebelumnya, pada putaran pertama Pilkada DKI pada 15 Februari 2017 lalu, Ahok-Djarot memimpin perolehan suara dengan 2.364.577 suara (42,99 5), sementara Anies-Uno meraup 2.197.330 (39,95 %), sebagaimana data yang dilansir Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta. Pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni terpental dari ring Pilkada, berada pada nomor buncit dukungan suara. Selanjutnya, pada 19 April 2017 nanti, akan diselenggarakan Pilkada putaran ke-2 untuk memilih pemimpin DKI Jakarta.
Menariknya, terjadi pergeseran peta politik dan konstelasi dukungan terhadap masing-masing pasangan calon. Esai ini, hendak mengurai lebih dalam, bagaimana perubahan peta dukungan ini terjadi? Di sisi lain, imajinasi tentang Orde Baru yang dibangkitkan kembali, akankah signifikan untuk mendulang suara?
Penulis juga akan mengulas sosok Anies Baswedan yang pada proses Pilkada DKI Jakarta, bergerak menuju kelompok Islam garis keras, dalam hal ini merapatnya kubu Anies-Uno di bawah payung Front Pembela Islam (FPI) dan figur Rizieq Syihab.
Imajinasi Orde Baru
Ada dua peristiwa penting yang menjadi sorotan penulis, yakni merapatnya Anies Baswedan ke kubu Islam garis keras dan bangkitnya imajinasi Orde Baru. Dua hal ini, menjadi penanda betapa realitas politik masih membuka kemungkinan-kemungkinan yang merupakan gerbang untuk mencari tambahan suara. Sementara, isu-isu agama, etnis dan sentimen ideologi semakin mengeras, membuat publik terbelah.
Kunjungan politik Anies Baswedan ke markas FPI di Petamburan, Jakarta, pada 1 Januari 2017 lalu menjadi catatan penting untuk menilai karakter dan visi keagamaan Anies. Di forum ini, Anies menilai bahwa dirinya datang untuk menetralisir fitnah-fitnah yang selama ini menghantam dirinya. Mulai dari liberal hingga Syiah.
Tentu saja, merapatnya Anies ke kubu FPI, yang selama ini menjadi representasi kelompok Islam garis keras yang berkolaborasi dengan jaringan Wahabi, menjadi tanda tanya. Jika sebelumnya, Anies sering menolak kekerasan beragama dan mengecam ormas radikal, maka pada proses Pilkada terjadi sebaliknya: silaturahmi politik untuk saling mendukung.
Momentum kedua, yakni pada rangkaian Haul Soeharto dan peringatan Supersemar. Agenda ini diselenggarakan di Masjid at-Tien, kompleks TMII, pada Sabtu, 11 Maret 2017 lalu. Hadir pada agenda ini, barisan keluarga Cendana (Siti Hardijanti Rukmana, Siti Hediati Hariyadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih), Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Hadir juga Ustadz Rizieq Syihab dan Ustadz Arifin Ilham. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat yang datang untuk memenuhi undangan, diusir dari forum ini. Agenda shalawat yang kental dengan nuansa politik.
Pada agenda ini, Anies Baswedan mengungkapkan betapa sejarah menjadi teropong untuk melihat masa depan. Ia berkomentar normatif mengenai silang sejarah Orde Baru. “Indonesia punya begitu banyak peristiwa bersejarah. Tugas kita adalah belajar dari sejarah untuk masa depan. Jadi, menengok ke belakang bukan sekedar untuk mempelajari masa lalu, tapi mengambil hikmahnya untuk Indonesia masa depan,” jelas Anies di Masjid at-Tin, sebagaimana dilansir Tempo (12/03/17).
Merapatnya Anies Baswedan ke kubu FPI dan barisan Cendana, merupakan pertanda betapa politik memiliki logikanya sendiri. Jika sebelumnya Anies sering mengungkapkan tentang bahaya kelompok radikal, ia mengkhianati ucapannya sendiri.
Jika selama ini, Anies hadir sebagai representasi cendekiawan-politik era reformasi dengan membawa agenda perubahan, ia sejatinya mengkhianati cita-citanya sendiri. Ambisi politik menjadikan Anies bersanding dengan keluarga Cendana dan merapat di lingkaran Islam garis keras. Inilah realitas politik negeri ini.
Jika kita jeli melihatnya, tentu saja isu-isu tentang penistaan agama, cina-kafir, maupun bangkitnya komunis-PKI menjadi bagian dari komodifikasi politik untuk mendulang simpati publik. Namun, efek buruknya, masyarakat kita menjadi terbelah dan terpecah, hingga terjadi intoleransi di tingkat warga.
Kasus penolakan untuk menshalati jenazah, merupakan rententan dari kontestasi politik yang membelah warga. Beruntung, para pemuda Ansor dan Banser siap menshalati jenazah warga yang meninggal dan tertolak di kawasannya sendiri.
Langkah zig-zag Anies Baswedan dan imajinasi Orde Baru, merupakan penanda proses politik DKI Jakarta yang mengancam toleransi. Kita perlu melihat bagaimana efek negatif dari politisasi agama dan meningkatnya isu SARA menjadi bagian kontestasi politik. Sudah seharusnya kita berpikir sehat dan jernih untuk mematangkan proses demokrasi.
No comments:
Post a Comment