Ayat Diputar, Dunia Bergoyang

DUNIA HAWA - Jagad politik Indonesia rame saat Ahok dianggap melecehkan Al Quran surat Al Maidah ayat 51. Ribuan muslim radikal turun ke jalan menuntut Ahok mundur karena berdasar ayat tersebut katanya haram pemimpin non muslim. Setiap menjelang Pemilu / Pilkada, putar memutar ayat adalah cara yang paling efektif untuk menghipnotis massa yang memang mayoritas masih belum cerdas dan mudah dimanipulasi. 

Padahal yang namanya ayat selalu memiliki makna yang multi tafsir dan bisa dimanfaatkan dan disalahgunakan orang sesuai kepentingannya sendiri. Bahkan ISIS perkosa ratusan wanita tahanan perang dan penggal kepala ratusan orangpun juga pake landasan penafsiran ayat sesuai mau mereka sendiri. Al Qaedah meledakkan bom yang bunuh ribuan orang juga katanya berdasar tafsir ayat juga kok. 

Kemudian saat ada Al Quran terbitan Departemen Agama yang mengatakan bahwa Al Maidah ayat 51 sebenarnya bukan bermakna soal pemimpin maka timbul berbagai fitnah dan tudingan keji dari para kelompok radikal ini mulai dari anggota DPD RI Fahira Idris hingga Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain yang menganggap bahwa ini adalah konspirasi Depag / Pemerintah yang meng-edit atau memalsukan Al Quran demi membela Ahok. Geng Senggol Bacok bahkan sudah berulangkali teriak "Bunuh...Bunuh....Bunuh.... Take Beer....!!!"

Padahal tafsir versi Depag tersebut sudah ada sejak tahun 2002, jauh sebelum ada kasus Ahok dan bukan dibuat baru-baru ini saja. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) Kemenag yang juga Doktor Tafsir Al-Quran lulusan Universitas Al Azhar Mesir, Muchlis M Hanafi, menjelaskan bahwa terjemahan Al-Quran tersebut merujuk pada edisi revisi 2002 Terjemahan Al Quran Kementerian Agama yang telah mendapat tanda tashih dari LPMQ. "Tidak benar kabar yang menyatakan bahwa telah terjadi pengeditan terjemahan Al-Quran belakangan ini. Tuduhan bahwa pengeditan dilakukan atas instruksi Kementerian Agama juga tidak berdasar."

Apalagi Al Quran versi Depag dibuat oleh para ulama ahli dan bukan sekedar ustadz artis atau ulama abal-abal kemarin sore yang gemar teriak kopar kapir. Al Quran versi Depag diterjemahkan oleh tim ahli yang terdiri dari para ulama Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman serta pakar bahasa eperti : Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Prof. Dr. Huzaimah T Yanggo, Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, Dr. KH. A. Malik Madani, Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, Dr. Muchlis M Hanafi, Prof. Dr. Rosehan Anwar, Dr. Abdul Ghofur Maemun, Dr. Amir Faesal Fath, Dr. Abbas Mansur Tamam, Dr. Umi Husnul Khotimah, Dr. Abdul Ghaffar Ruskhan, Dr. Dora Amalia, Dr. Sriyanto, dan lainnya.

Tapi aaah.....sudahlah memang sulit dialog sama orang yang IQnya di bawah standar, wawasan dangkal, ilmu minim tapi kalo ngamuk setengah mati kayak orang kesurupan demen ngomong kasar kotor sampah sumpah serapah. Lebih baik nonton kartun daripada harus ngomong n diskusi sama Mukidi jenis cacat logika akut macam gitu.....

Salam Waras

[muhammad zazuli]

Sandiaga Uno Pastikan Ahok Tidak Akan Jadi Gubernur Lagi

DUNIA HAWA - Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menanggapi penolakan warga Tebet, Jakarta Selatan atas kedatangan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika meresmikan Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tebet, Jumat (21/10) pagi.

"Kasian, jangan ditolak, dia kan gubernur kita, janganlah," kata Sandiaga di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (21/10) sore.

Dirinya, kata Sandiaga, meminta seluruh warga ibukota untuk memberikan kesempatan dan penghormatan kepada Ahok.

"Saya mohon kepada warga untuk memberikan tempat kepada dia. Apalagi kalau dia nggak dikawal ya. Kalau itu kasian. Jadi saya berharap mereka bisa diberikan tempat, diberikan penghormatan," ujar Sandiaga.

Dikatakan Sandiaga, kesempatan kepada Ahok harus diberikan lantaran dirinya yakin Ahok tidak akan terpilih untuk kembali memimpin ibukota.

"Nantikan Insya Allah, Februari dia nggak akan menjabat lagi, ya sudah kita berikan kenangan manis untuk pak gubernur selama dia bertugas, kita hantarkan dengan segala penghormatan buat pak gubernur," kata dia.

Sebelumnya, warga Tebet, Jakarta Selatan, menolak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tebet

Penolakan warga itu lantaran Ahok dianggap telah melukai hati dan perasaan umat Islam di Indonesia, khususnya Jakarta.

Namun, warga mempersilakan Pemprov DKI Jakarta untuk meresmikan RPTRA Tebet. Warga tidak keberatan bila Wagub Djarot Saiful Hidayat atau Sekda Saefullah yang meresmikan.

[newsth]

Didesak Soal Dokumen Munir, SBY Menjawab di Twitter

DUNIA HAWA - Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya buka suara terkait pemberitaan akhir-akhir ini yang menyebutkan bahwa dokumen-dokumen kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib telah hilang pada era kepemimpinannya.

Munir meninggal dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam pada September 2004, atau satu bulan sebelum SBY dilantik di masa jabatannya yang pertama.

"Ketika aktivis HAM Munir meninggal, saya masih berstatus sebagai calon presiden," kata SBY di akun resmi Twitter dia, Minggu (23/10) malam.

Secara singkat SBY menyebutkan bahwa pemerintahannya telah membentuk tim pencari fakta (TPF) dalam kasus Munir.

Pekan lalu, kelompok aktivis HAM Setara Institute mengatakan SBY merupakan pihak yang paling bertanggung jawab menyusul hilangnya dokumen TPF kasus Munir. Pasalnya, TPF dibentuk dan bekerja pada masa pemerintahan SBY tahun 2005.

"Terkait dokumen TPF kasus Munir yang hilang dari arsip Sekretariat Negara, pihak yang paling bertanggung jawab adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, karena TPF dibentuk dan bekerja untuk SBY pada 2005," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos.

Menanggapi hal tersebut, SBY dalam rangkaian kicauannya di Twitter mengatakan "memilih menahan diri dan tidak reaktif" serta menjanjikan akan memberi penjelasan dalam dua-tiga hari ke depan.

Munir dibunuh dengan racun arsenik dalam dosis mematikan dan tewas dalam pesawat Garuda pada 7 September 2004. Pengadilan telah menyidangkan sejumlah terdakwa dalam kasus ini, termasuk mantan pilot Garuda Pollycarpus Priyanto yang akhirnya dihukum 20 tahun penjara setelah sempat divonis bebas, dan mantan awak pesawat Rohainil Aini yang dihukum satu tahun.

Namun terdakwa otak pembunuhan Muchdi Purwoprandjono, mantan deputi Badan Intelijen Negara, bebas di tingkat kasasi.

Kasus Munir ini kembali menjadi pemberitaan setelah pemerintahan Joko Widodo menegaskan tidak akan membuka lagi kasus tesebut.

 Berikut penjelasan SBY di akun Twitter @SBYudhoyono (tanpa diedit):

Dua minggu terakhir ini pemberitaan media & perbincangan publik terkait hasil temuan TPF Munir amat gencar.

Saya amati perbincangan publik ada yg berada dlm konteks, namun ada pula yg bergeser ke sana - ke mari & bernuansa politik.

Dlm dua minggu ini pula, sbg mantan Presiden, saya terus bekerja bersama para mantan pejabat KIB, utk siapkan penjelasan.

Kami buka kembali semua dokumen, catatan & ingatan kami - apa yg dilakukan pemerintah dlm penegakan hukum kasus Munir.

Yg ingin kami konstruksikan bukan hanya tindak lanjut temuan TPF Munir, tetapi apa saja yg telah dilakukan pemerintah sejak Nov 2004.

Utk segarkan ingatan kita, Alm Munir meninggal dunia di atas pesawat Garuda yg tengah menuju Amsterdam 7 September 2004.

Ketika aktivis HAM Munir meninggal,saya msh berstatus sbg Capres. 3 minggu setelah jadi Presiden, Ibu Suciwati (isteri alm) temui saya.

Kurang dari seminggu setelah pertemuan itu (TPF Munir belum dibentuk) kita berangkatkan Tim Penyidik Polri ke Belanda.

Aktivitas pemerintah & penegak hukum selanjutnya, segera kami sampaikan kpd publik. Saya ingin publik tahu duduk persoalan yg benar.

Saya memilih menahan diri & tak reaktif dlm tanggapi berbagai tudingan.Ini masalah yg penting & sensitif. Jg soal kebenaran & keadilan.

Penjelasan yg akan kami sampaikan dlm 2-3 hari mendatang, haruslah berdasarkan fakta, logika & tentunya juga kebenaran.

[beritateratas]