DUNIA HAWA - Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie tidak mengetahui permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini sehingga penyelesaian peristiwa Mei tahun 1998 masih tersendat.
Habibie meminta keluarga dan pendamping korban peristiwa tersebut untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tragedi kemanusiaan tersebut.
“Nanti serahkan dokumennya ke Komnas Perempuan, saya yang sampaikan langsung ke Presiden Jokowi,” kata Habibie dalam acara bertajuk Pidato Kebangsaan di Lokasi Pemakaman Massal Korban Tragedi Mei 98, di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, pada Senin 8 Mei 2017.
Acara itu diadakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Habibie diundang karena dianggap sebagai tokoh yang mau mendengarkan dan menanggapi keresahan para korban.
Habibie juga dinilai sebagai tokoh yang menolak kekerasan, menyatakan permintaan maaf kepada korban, dan mengupayakan pembentukan tim pencari fakta ketika menjabat Presiden RI.
Menurut Habibie, penyelesaian tidak dilakukan di masa jabatan pemerintahnya dengan alasan persatuan bangsa. Saat itu bangsa Indonesia masih dalam masa transisi.
“Dari sistem otoriter ke demokrasi,” ujar Habibie.
Menurutnya jika dipaksakan kondisi Indonesia akan seperti Uni Soviet yang akan terpecah. Negara adidaya ini pecah menjadi 17 negara saat transisi. Padahal mereka tidak semajemuk Indonesia.
“Prediksi bisa terpecah 20-30 negara jika kita paksakan,” ujarnya.
Habibie juga mengkritik mereka yang ingin menganti ideologi dengan berbasiskan agama. Pancasila merupakan ideologi persatuan kita. Agama harus bersinergi dengan budaya yang majemuk. “Keyakinan yang bernama NKRI,” katanya.
Tragedi Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Jakarta dan beberepa daerah lain pada 13-15 Mei 1998. Satu hari sebelumnya, empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.
Setidaknya akan ada beberapa nama yang akan kembali menjadi isu hangat di Nusantara, menanggapi berita diatas, salah satunya adalah Prabowo.
Nusantara memang penuh luka sejarah, ketika peristiwa peralihan kekuasaan dari rezim Soeharto (Orde Baru) yang digulingkan atau bisa kita sebut reformasi, adalah sikap dari hampir semua elemen yang muak dengan para oligarki dan tirani yang menguasai negeri ini selama 32 tahun lamanya. Kemudian, setelah Soeharto lengser, puncak kekuasaan jatuh kepada Habibie, yang kala itu menjad wakil presiden.
Namun pada kenyataannya dimasa peralihan kekuasaan, tidak sedikit yang menginginkan posisi jabatan itu (Presiden), hingga banyak oknum ataupun personal yang berusaha untuk “mengambil-alih” tampuk kekuasaan. Hingga melahirkan banyak tragedi, akan tetapi hingga saat ini tragedi yang terjadi, masih meninggalkan tanya. Dan penuh praduga, salah satu yang diisukan atau disinyalir ikut terlibat adalah Pangkostrad Letjen Prabowo.
Dalam sejarah yang tercatat dan sempat menjadi buah bibir yang hangat pada masyarakat Indonesia, bahwa Prabowo terkena dua tuduhan yang cukup serius di era peralihan kepemimpinan 1998 yang penuh tragedi.
Dari sumber indocropcircles dikabarkan dua tuduhan itu meliputi:
Tuduhan yang pertama, Prabowo disangka menjadi dalang kerusuhan yang terjadi di bulan mei 1998 yang banyak merengut nyawa dan terjadinya penjarahan, Kerusuhan yang sangat terindikasi melibatkan konflik yang terjadi di internal tubuh ABRI.
Bahkan Presiden Habibie membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mencari keterlibatan Prabowo dalam kerusuhan 1998. Hingga sampai saat ini hasil dari temuan TGPF tidak pernah disampaikan ke masyarakat luas secara jelas, apa dan seberapa besar keterlibatan Prabowo pada kerusuhan yang terjadi di tahun 1998 itu.
Tuduhan yang kedua, Prabowo dicurigai akan mengambil alih paksa kekuasaan pasca tergulingnya Presiden Soeharto dari kekuasaan yang digantikan oleh Presiden Habibie.
“Kecurigaan itu berawal dari laporan Panglima ABRI yang saat itu dijabat oleh Jendral Wiranto melapor ke Presiden Habibie bahwa ada konsentrasi pergerakan pasukan Kostrad dibawah komando Prabowo di sekitar kediaman Habibie…”
Pergerakan pasukan Prabowo ini sangat dicemaskan oleh Presiden Habibie, karena Prabowo sebagai Panglima Kostrad membawahi pasukan sebanyak 11.000 personel tentara yang oleh Presiden Habibie disikapi dengan memerintahkan Wiranto untuk memberhentikan Prabowo sebagai Pangkostrad dan diganti dengan Pangkostrad yang baru agar bisa menarik mundur pasukan kostrad yang sudah memasuki kota Jakarta pada waktu itu.
Pada pilpres 2014, tuduhan terhadap Prabowo kembali mencuat kepermukaan. Bahkan disinyalir juga terlibat penculikan terhadap beberapa aktivis. Dan dia membantahnya. Hal ini juga ramai dimedia pada pilpres 2014. Berikut saya sajikan diantaranya :
Mantan Panglima ABRI Jenderal Purn Wiranto buka-bukaan terkait kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo Subianto pada Mei 1998. Bagaimana tanggapan capres nomor urut 1 itu terkait manuver Wiranto?.
Dalam salah satu pernyataannya, Wiranto menyebut Prabowo terlibat dalam aksi kerusuhan Mei 1998. Ia juga membenarkan bahwa mantan Panglima Kostrad itu diberhentikan dari jabatannya.
Ditanya konfirmasi mengenai pernyataan mantan atasannya itu, Prabowo tidak berkomentar banyak.
“Nggak, nggak. Tanya saja mereka,” kata Prabowo ketika ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Sebelumnya, Wiranto yang pernah menanyakan langsung kepada Prabowo mengungkap, keputusan untuk menculik sejumlah mahasiswa itu merupakan inisiatif Prabowo.
Namun Prabowo membantahnya, bahkan sebagian pendukungnya sebut bahwa dia adalah kambing hitam. Salah satu yang membela Prabowo pada saat Pilpres 2014 adalah Kevlin Zen.
Kivlan mengungkapkan, dalam kasus kerusuhan Mei 1998, ada sekelompok orang yang merencanakan kerusuhan di suatu daerah. Ketika itu, Presiden Soeharto sedang menunaikan ibadah haji.
“Mereka melakukan itu (kerusuhan) dan mengendalikannya dari Bogor dengan telepon. Kalau saya buka ini akan jadi aib bangsa,” ungkap mantan Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) itu.
Tak hanya itu, Kivlan juga menuturkan, Prabowo yang saat itu menjadi Panglima Kostrad berusaha menjaga Jakarta yang kondisinya sudah sangat genting.
“Kita kerahkan pasukan, dan dalam waktu dekat, berhenti terjadi pembakaran. Kalau tidak ada Prabowo, Jakarta sudah hancur,” tukas Kivlan. (Kompas)
Mei 1998 memang penuh tragedi kemanusiaan, diantaranya peristiwa trisakti, penculikan aktivis, rasialis etnis tionghoa, pembunuhan, dan seterusnya. Maka jika dikabarkan bahwa Habibie akan serahkan dokumen tragedi mei 1998 ke Jokowi, hal ini akan sangat menarik.
Karena tidak sedikit masyarakat yang menginginkan kejelasan dalam luka sejarah.
Untuk diketahui, bahwa isu yang marak mengenai SARA belakangan ini, jika kita lihat orang-orangnya, tidak sedikit diantaranya adalah pernah menjadi bagian dari kekuasaan otoriter rezim orba.
Di ruang yang lain, sebetulnya dalam vonis terhadap Ahok, ada sisi positif yang harus kita ketahui. Bahwa masyarakat kontemporer urban ataupun di kota-kota kecil di Nusantara, jadi peka terhadap persoalan bangsa, yang selama ini tertidur. Ibu Pertiwi seperti membangunkan ketertiduran selama ini. Lihatlah betapa banyak antusias masyarakat dan mencoba untuk peduli dengan apa yang terjadi, yang paling membanggakan adalah kaum perempuan yang kembali bersuara.
Hal ini adalah kebangkitan Indonesia dalam konteks kesadaran untuk peka terhadap persoalan bangsa. Selama ini semua diam, jika pun ada ketimpangan, yang paling kerap turun jalan ataupun bersuara adalah aktivis, mahasiswa, LSM, dst. Dan saat ini kesadaran masyarakat terbangun dengan sendirinya oleh berbagai peristiwa. Apapun teorinya, perlawanan yang baik adalah perlawanan yang muncul dari kesadaran sendiri untuk bergerak, bersuara, bukan oleh ajakan ataupun penunggangan. Bayangkan saja, emak2 bisa ngamuk saat ini karena mereka bilang “itu tidak adil” (kekekeke). Bayangkan juga begitu banyak yang ingin tahu sejarah Nusantara saat ini, termasuk tragedi 98. Mungkin Ibu pertiwi membangunkan ketertiduran panjang selama ini melalui sosok Basuki sekaligus Jokowi.
Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan dan warna-warni kita menjadi satu.
Saya tekankan sekali lagi, bahwa isu yang marak mengenai SARA belakangan ini, jika kita lihat orang-orangnya, tidak sedikit diantaranya adalah pernah menjadi bagian dari kekuasaan otoriter rezim orba. Jika dokumen tragedi 98 akan diserahkan ke Jokowi menjadi kenyataan, ini sungguh menarik.
No comments:
Post a Comment