Dunia Hawa - Kemarin malam Archandra Tahar resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri ESDM melalui konfrensi pres Pratikno. Pemerintah kemudian menunjuk Luhut sebagai Plt Menteri ESDM merangkap Menko Maritim.
Saya kaget karena Presiden Jokowi begitu cepat memutuskan. Spontan profesor Yusril yang dulu gagal nyapres dan sekarang gagal nyagub itu menganggap Jokowi tidak mampu mengelola negara. Sebagian orang menganggap Jokowi sudah tepat karena taat hukum dan sebagainya.
Apapun itu, saya hanya ingin ucapkan “Selamat atas keberhasilan kalian melengserkan Archandra. Salut…”
Dua hari terakhir ini saya menulis dukungan terhadap Archandra berdasarkan informan seword.com yang punya akses langsung. Kemarin siang, arus komentar di media sosial masih sangat positif. Meski memang basis pendukung Jokowi sudah mulai banyak yang masuk angin. Mereka mulai keluar dengan opini seolah “taat hukum” padahal memang sudah dikondisikan seperti itu. Sebagian orang hanya ikut arus untuk mendukung atau menjatuhkan Archandra dengan segala alasannya.
Dari dua tulisan tersebut, saya tidak sedang membela meski salah atau cinta buta, saya dan seword.com hadir sebagai media perantara untuk menyampaikan sesuatu yang tidak bisa disampaikan di media mainstream secara langsung. Dengan harapan bisa jadi pembanding dari media mainstream yang begitu kaku dan formal.
Namun setelah semalam Archandra resmi diberhentikan, ini jadi berita paling tidak menyenangkan bagi saya sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi. Archandra diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Isu yang beredar di sosial media belum bisa dibuktikan, semua komentator tidak dapat membuktikan apapun. Klaim bahwa Archandra bolak balik menggunakan paspor AS pun tidak ada buktinya, media hanya mengutip dari isu yang beredar. Tapi mengapa Archandra harus langsung diberhentikan? Ini yang menarik saya kupas dari kacamata Pakar Mantan.
Setelah prescon selesai, informan seword hanya menjawab dengan emo saat saya tanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di istana. Dan saya pikir beliau perlu waktu. Kalau sudah tenang nanti pasti saya tanyakan.
Melihat pemberhentian Archandra ini saya jadi teringat dengan Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR. Namun kemudian dijegal dan ditersangkakan oleh KPK.
Meskipun berhasil menang di praperadilan dan dinyatakan tidak bersalah, namun Budi Gunawan tetap tidak dilantik jadi Kapolri. Presiden Jokowi dengan tenang mengangkat Badrodin Haiti sebagai Kapolri sementara. Satu-satunya alasan Budi Gunawan tidak jadi dilantik adalah keriuhan yang terjadi di masyarakat.
Sementara Archandra yang masih sebatas isu dan belum bisa dibuktikan namun sudah berhasil membuat perdebatan yang cukup mirip seperti kasus Budi Gunawan. Contoh saja seperti impeach, Presiden tidak taat hukum, dan sebagainya.
Bedanya, ancaman impeach dan tidak taat hukum ada jika Presiden tidak melantik Budi Gunawan. Sementara bagi Archandra, jika tidak dipecat maka Presiden tidak taat hukum. Jokowi tidak takut terkena impeach saat membatalkan pelantikan Budi Gunawan meski sudah di posisi clear. Sementara Jokowi malah memecat Archandra meskipun belum bisa dibuktikan dia bersalah.
Saat membatalkan pelantikan Budi Gunawan, Presiden Jokowi langsung membacakannya sendiri. Sementara prescon Archandra hanya melalui Pratikno.
Perbedaan-perbedaan ini kemudian membuat saya berpikir tentang menang dan kalah. Archandra kalah oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan. Tanpa ijin ke informan seword, mungkin saya buka saja, Blok Masela yang semula dianggarkan 22 miliar dollar, setelah dikoreksi oleh Archandra hanya menelan biaya 15 miliar dollar. Bayangkan, selisih 7 miliar dollar dan itu duit semua.
Alasan soal dwi kewarganegaraan itu sangat mengada-ngada dan hal kecil. Setidaknya jauh lebih kecil dari permasalahan aturan hukum Budi Gunawan yang harus segera dilantik sebagai Kapolri.
Presiden Jokowi dengan hak preogatifnya bisa memberikan status kewarganegaraan pada Archandra, kalau memang Archandra dinyatakan bukan WNI. Sesuai dengan pasal 20 nomer 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI berbunyi:
Orang asing yang telah berjasa kepada negara republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
Penasehat hukum seword.com sudah mendesak saya untuk menuliskan hal ini sebelum Archandra dipecat karena isu dwi kewarganegaraan. Sementara informan seword yang punya akses ke Archandra meminta bertahan dengan arus opini publik yang sedang digelar. Sebab ini benar-benar bukan soal hukum atau dwi kewarganegaraan. “Kita harus lawan isu dengan isu.”
Pertimbangannya begini, pelengseran Archandra sedari awal saya sadari bukan soal dwi kewarganegaraan. Sama sekali bukan itu. Bahwa saya harus menjawab sesuai arus isu yang ada, itu hanya sebagai pesan bahwa kami tau “kalian bangsat” sedang mencari cara melengserkan Archandra.
Sekarang setelah Archandra lengser logikanya jadi begini: kalaulah Archandra memang warga negara AS saat ke Indonesia, Presiden tetap bisa memberikan kewarganegaraan padanya. Dan undang-undang AS menyebutkan, saat warga negaranya menjadi pejabat di negara lain maka otomatis hilang status kewarganegaraannya.
Tapi alasannya memang bukan soal dwi kewarganegaraan. Ini soal lain, anda dapat temukan di dua artikel terakhir saya sebelum ini untuk memahaminya. 100% valid.
Inilah kenapa semalam Pratikno tidak menyebut alasan pemberhentian Archandra, sebab memang tidak ada alasan hukum selain hak preogatif Presiden untuk mengangkat dan memecat.
Sekarang teman-teman paham kenapa saya ucapkan “selamat atas kemenangan kalian. Salut saya sama usaha kalian…”
Sebagai bentuk kekesalan terkontrol, mungkin perlu saya sebutkan bahwa titik-titiknya semalam hadir di prescon, berdiri bersama-sama Pratikno. Anteknya Pak Mantan kampret tapi citranya di media luar biasa positif karena rajin ‘belanja.’
[facebook.katakita]
No comments:
Post a Comment