SBY Sebut Visi Misi Jokowi Selama Dua Tahun Hanya 'Omdo'

Dunia Hawa - Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku setuju dengan visi maritim yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun ia menilai selama dua tahun pemerintahan berjalan, visi maritim itu baru sebatas retorika belaka.

"Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim. Negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati, pembangunan kita berwawasan martitim. Tapi yang saya dengar, yang saya ikuti, semua hanya sebatas retorika," kata SBY saat memberikan orasi ilmiah pada Wisuda ke-XV Universitas Al Azhar Indonesia, di Jakarta, Sabtu (27/8/2016).

"Retorika kadang diperlukan. Tapi kondisi tak akan berubah kalau hanya retorika, without action, without policy, without actual program to be implemented (tanpa tindakan, tanpa kebijakan, tanpa program aktual untuk dikerjakan)," tambah SBY.

Ia mengatakan, meski mengelu-elukan visi maritim, pemerintah saat ini masih lebih fokus pada pembangunan infrastruktur di darat seperti pembangunan kereta api dan jalan raya. Banyak sektor pembangunan di laut yang belum dikembangkan seperti minyak dan gas lepas pantai, perikanan, pariwisata hingga pembangunan masyarakat pesisir.

"Selama ini kita heavy daratan. Kita ingin seimbang. Dua-duanya penting tak boleh pincang," kata SBY.

Untuk menjadikan visi maritim pemerintah berubah dari retorika menjadi kenyataan, SBY meminta pemerintah benar-benar merumuskannya dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBD untuk daerah kepulauan juga konsepnya harus dibedakan dengan APBD daerah daratan.

"Mindset kita, cara pandang kita harus diubah tak hanya retorika tapi harus diimplementasikan," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Padahal beberapa program pemerintah ada yang sudah terlaksana, sekalipun ada yang belum terlaksana, sebijaknya dimaklumi untuk 2 tahun pemerintahan. 

Dimana Kementrian KKP dalam 1 tahun saja suah membasmi 107 kapal ilegal, sementara pemerintahan sebelumnya dalam 5 tahun hanya 38 kapal ilegal.  Sebelumnya produsen ikan dipegang Thailand dan philipina sekarang produsen ikan Asia tenggara sudah berpindah ke tangan Indonesia. Hasil ikan melimpah ruah. Selain itu program tol laut juga sudah jalan. Beberapa daerah di Indonesia sekarang pun mengekspor hasil daerah tidak harus ke Surabaya atau Jakarta dulu tapi sudah bisa melakukan ekspor dari pelabuhan di daerahnya masing - masing.

Ini adalah kemajuan dari sebuah kenyataan bukan retorika. Atau apakah anda sependapat dengan SBY, bahwa semua hanya retorika belaka alias Omdo?

[dh]