Cryptocurrency Masih Daerah Abu-Abu di Malaysia

Pemerintah Malaysia masih belum memutuskan apa yang harus dilakukan dengan cryptocurrency. Menteri keuangan negara itu tahun lalu memperingatkan perusahaan untuk tidak mengeluarkan token baru, sambil menunggu bank sentral untuk memberikan saran yang jelas. Tetapi Menteri Wilayah Federal Malaysia minggu ini mengatakan bahwa pemerintah tidak menentukan apakah cryptocurrency sah atau tidak.

Area Hukum Abu-abu

Khalid Abdul Samad, Menteri Wilayah Federal Malaysia, telah mengatakan bahwa menggunakan cryptocurrency adalah "tidak legal atau ilegal." Pemerintah masih mempertimbangkan masalah ini, ia menambahkan, mengatakan ia tidak bisa mendorong keputusan untuk dibuat. "Orang-orang bertanya kepada saya apakah mata uang ini legal atau ilegal," kata media setempat. "Saat ini, jawabannya tidak legal atau ilegal karena situasinya masih belum jelas."

Samad terlibat dalam penemuan koin harapan - tanda yang ditemukan untuk mengumpulkan dana politik bagi partai berkuasa Malaysia, Pakatan Harapan, dalam persiapan untuk pemilihan umum 2019. Bank sentral negara itu, Bank Negara, masih perlu menyetujui inisiatif ini.

Tapi meskipun menjadi pendukung crypto, Samad mengatakan dia tidak bisa mempengaruhi pemerintah. Dia menambahkan: “Ya, saya terlibat dalam peluncuran koin harapan. Namun, saya tidak ditunjuk sebagai menteri keuangan. Sebaliknya, saya menjadi menteri wilayah federal. Karena masalahnya bukan di bawah yurisdiksi saya, saya tidak bisa mendorong terlalu banyak. ”

Perundang-undangan “Diberlakukan”

Malaysia belum jelas tentang status cryptocurrency untuk beberapa waktu sekarang. Saat ini bitcoin dan mata uang digital lainnya tidak diakui sebagai tender legal di negara tersebut, tetapi karena tidak dilarang, individu atau perusahaan yang memperdagangkannya tidak dilindungi oleh hukum. Pada November tahun lalu, Lim Guan Eng, Menteri Keuangan, memberikan peringatan bagi orang-orang dan perusahaan untuk tidak mengeluarkan cryptocurrency baru sampai bank sentral mengeluarkan nasihat hukum, dengan mengatakan:

"Jangan lakukan itu tanpa pedoman Bank Negara atau arahan tentang masalah tersebut untuk menghindari melakukan sesuatu yang salah dan melanggar hukum."

Dia menambahkan bahwa pemerintah terbuka untuk bentuk-bentuk baru uang virtual - tetapi hanya selama mereka mematuhi hukum. Para politisi sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan atas status cryptocurrency di salah satu ekonomi paling makmur di Asia Tenggara, mengutip kekhawatiran bahwa hal itu dapat menimbulkan ancaman terhadap berfungsinya mata uang nasional, ringgit.

Cara di mana koin harapan mengumpulkan dana tanpa persetujuan bank sentral negara juga merupakan keluhan dari seorang anggota parlemen selama sesi parlemen. Pada bulan Desember, bank sentral dan regulator keuangan negara mengeluarkan pernyataan yang mengatakan undang-undang tentang cryptocurrency dan penawaran koin awal sedang "diberlakukan."

@ news.bitcoin - BPI

Artikel Terkait