DUNIA HAWA - Siapa bilang kasus Ahok apolitis? Buktinya ada banyak politisi yang bergembira saat hakim mengetuk palu untuk menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara bagi sang gubernur DKI fenomenal itu. Dan untuk sampai pada titik ini, ada banyak manuver politik yang segera disebar oleh politisi yang turut mengambil untung dari kekalahan Ahok itu. Salah satunya adalah putra mantan penguasa Orde Baru, Tommy Soeharto.
Hutomo Mandala Putra atau yang akrab dipanggil Tommy Soeharto mengatakan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menyatukan umat Islam dari pelbagai golongan. Dia meminta umat Islam terus mempertahankan persatuan itu demi kebaikan bangsa (Tempo, 10 Mei 2017).
Pendapat bahwa Ahok telah menyatukan umat islam sebenarnya tak memiliki tolok-ukur sahih, karena tak ada batasan angka partisipatif untuk bisa dijadikan kesimpulan sebuah aksi adalah mewakili umat, semuanya hanya asumsi. Bahkan bagi mereka yang senang merujuk angka partisipasi umat pada rombongan aksi berjilid-jilid (212, 411, 313, dan 505), kenyataannya tak ada angka persisten, justru jumlahnya kian menyusut.
Tapi, apalah guna sebuah persatuan jika diikat oleh tali rapuh bernama sentimen, kemarahan, kebencian. Lantas, kepentingan agama ada di mana saat teriakan lantang “sesat”, “bunuh”, “gantung” diumbar laiknya keluar dari mulut kotor dari umat yang ingkar?
Definisi persatuan yang rapuh nan tentatif adalah kenyataan yang tak mungkin terelakkan, bahwa golongan, sekte, aliran atau mazhab memang ada dan akan tetap ada. Mimpi menyatukan semua golongan dalam sebuah agama sama halnya mengingkari kodrat Tuhan yang bernama akal.
Dengan akal, ilmu dan pengetahuan manusia berkembang berbeda-beda (fakultatif). Dengan akal, manusia menemukan jalan masing-masing untuk meneguhkan keimanannya. Tanpa akal, manusia pasti dilahirkan satu jenis saja, dan lagi-lagi tak menjamin mereka tak menarik diri membentuk kelompok atau golongan.
Dalam hal apa umat Islam diperintahkan bersatu? Pada sebuah hadist populer, disebutkan bahwa umat islam diperintahkan untuk bersekutu dalam hal kebaikan dan taqwa, bukan saling menguatkan untuk perbuatan sia-sia dan nista.
Jadi, persatuan umat islam jelas diorientasikan pada hal-hal positif, mendukung kebaikan, meneguhkan iman, bukan dalam hal menghukum orang atau kelompok tertentu. Sungguh, sebuah pengingkaran bila ajakan persatuan umat dimanfaatkan demi sebuah kepentingan untuk menjatuhkan hukuman pada seorang, alih-alih menggunakannya (persatuan umat) demi kepentingan politik.
Manuver Tommy: Minoritas vs Mayoritas
Dalam acara silaturahim Partai Berkarya di Hotel Singgasana, Surabaya, Rabu, 10 Mei 2017, Tommy mengatakan, "Kasus Ahok ada baiknya dan ada jeleknya. Baiknya, umat Islam bersatu untuk membela kepentingan agama Islam. Ini harus dipertahankan."
Menurut anak bungsu mantan Presiden Soeharto itu, kasus Ahok, sapaan Basuki, membuat umat Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia menjadi minoritas. "Tidak malah menjadi minoritas seperti sekarang," kata Tommy. (Tempo, 10 Mei 2017)
Apa yang ada di dalam benak Tommy saat membuat pernyataan sektarian itu? Ahok telah dipenjara, dalam pengertian hukum positif dia sudah bersalah dan inilah yang disimpulkan Tommy dengan kata jelek. Lalu Tommy menganggap sisi baik dari kasus Ahok adalah persatuan. Dengan mengatakan bahwa Islam telah menjadi minoritas, karenanya perlu bersatu agar bisa kembali menjadi mayoritas. Inilah propaganda bernada sektarian yang selama menjadi pemicu mengerasnya konflik bernuansa SARA.
Kita bisa membayangkan jika para politisi tak segan-segan menggunakan identitas primordial sebagai senjata propaganda, maka pertikaian ini tak akan pernah selesai. Jangankan dibenturkan dengan kelompok dari agama lain, di dalam Islam sendiri telah ada sekat kelompok yang dengan entengnya disulut untuk saling dibenturkan.
Bagaimana jika propaganda sektarian itu diteriakkan ke umat agama lain? Bagaimana jika benturan identitas itu juga dihembuskan ke kelompok suku? Ribuan suku yang bermukim di atas tanah air Indonesia, dengan keragaman tradisi, karakter budaya masing-masing, semuanya adalah kekayaan terbesar yang dimiliki Indonesia, tanpa perlu menempatkan mayoritas sebagai penguasa dan minoritas sebagai pihak yang ‘dikuasai’.
Mengorek Luka dengan Isu PKI
Tommy juga mengatakan bahwa saat ini kekayaan Indonesia 80 persen dikuasai kaum minoritas. Dengan menyinggung paham komunisme yang menurutnya belakangan ini mulai bangkit di Jawa Timur. Kebangkitan komunis, kata Tommy, salah satunya bisa diketahui dari lambang palu-arit yang ada di mata uang rupiah pecahan Rp 100 ribu.
"Kita punya uang rupiah ternyata ada lambang yang tidak pancasilais," katanya. Menurutnya, hal itu memang sepele namun perlu diperhatikan.
Inilah manuver berbahaya yang dilancarkan oleh Tommy. Tentu bukan persoalan jika Tommy ingin jadi presiden atau gubernur sepanjang memenuhi syarat dan sehat walafiat. Tapi, yang perlu dicermati adalah cara yang ditempuhnya, salah satunya dengan menggoreng isu PKI.
Bersama Partai Berkarya, tokoh yang juga disebut dalam naskah Allan Nairn sebagai pihak penyokong makar ini tampaknya berusaha memungut kembali serpihan kepercayaan dirinya, setelah sebelumnya dicokok pihak kepolisian terkait banyak kasus.
Partai Berkarya yang didirikan pada Juli 2016 dan mendapatkan legitimasi hukum dan sah sebagai partai politik di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2016, memang didirikan untuk mengatrol kembali sisa-sisa kekuatan trah Soeharto. Jika agenda berjalan lancar, maka partai Berkarya ini akan dijadikan sebagai kendaraan bagi Tommy untuk mendaulatnya sebagai Capres 2019.
Bisakah Tommy berpikir sedikit lebih waras, tanpa menggoreng isu PKI dan propaganda umat mayoritas?
No comments:
Post a Comment