DUNIA HAWA - Tulisan ini masih seputar pilkada DKI Jakarta. Kini babak baru putaran kedua telah dimulai. Pilkada kedua kali ini menyisakan dua paslon, yakni Ahok-Djarot dan Anis-Sandi. Pasca penetapan akan adanya putaran kedua masing-masing paslon melakukan kampanye dengan cara masing-masing.
Jakarta sebagai peradaban paling maju dibanding daerah lain. Memiliki daya tarik yang kuat. Hingga tak heran kesibukan hinga kemajemukan tumpah di sana. Seiring kemajemukan warga Jakarta mestinya menjadi tolak ukur bagi terjalinya hidup rukun dan toleran dalam keberagaman.
Sayangnya kini momentum pilkada di Jakarta khususnya, telah membawa arah politik model baru. Model Politik sepertinya sudah lagi tidak sehat. Beragam cara dilakukan untuk mencapai kekuasaan. Kenyataan ini jelas politik telah mengalami disorientasi. Dari orientasi kebangsaan menjadi orientasi identitas atau golongan.
Politik model baru yang saya maksud adalah politik agama. Di Jakarta, majemuk warganya, sangat sensitif tentunya jika bicara soal agama. Bahkan belum lama ada kasus dugaan penistaan agama kepada Ahok-Djarot. Kini telah berbulan-bulan Ahok menjalani proses hukumnya secara terbuka.
Pertanyaanya, apakah Ahok benar-benar telah menistakan Agama? berdasarkan keyakinan Ahok memang non muslim. Dalam demokrasi tidak ada status identitas yang membedakan perolehan hak dan kewajiban. Termasuk hak sipil-politik.
Sampai proses sidang yang kesekian kalinya, hingga putaran kedua pilkada dimulai, Ahok sangat kooperatif. Baik dalam proses hukum politik, maupun tanggungjawabnya sebagai gubernur. Pidato Ahok menyebut al-Maidah di Pulau Seribu itu bukan dalam proses kampanye, itu dilakukan sebelum pilkada berlangsung.
Ahok-Djarot sama sekali tidak diuntungkan melalui kasus ini. Terutama dalam proses pilkada. Ahok juga tidak menggunakan kasus yang menimpanya sebagai bentuk proses kampanye. Karena justru itu hakikatnya menjatuhkan elektabilitasnya. Namun tidak demikian, putaran pertama Ahok memenangi suara warga Jakarta.
Melihat kemenangan Ahok, penistaan itu sekedar wacana publik. Warga Jakarta tau benar kalau mereka membutuhkan pemimpin yang serius bekerja. Jika demikian demokrasi di Jakarta masih baik. Tidak penting apa agamaya jika dia bekerja serius untuk Jakarta itu adalah yang terbaik.
Lalu apa sebenarnya penistaan Agama? “penistaan agama”, kata ini mesti dijernihkan terlebih dahulu. Seperti apa orang yang menistakan agama? Kecenderungan seorang penista cenderung melakukan tindakan diluar nilai agama.
Misalnya, agama mengajarkan kebaikan. Tapi ada umat yang melakukan kekerasan atas nama agama. agama melarang korupsi, ada umat taat tapi korup trilyunan. Ada juga korupsi dana pengadaan al-Qur’an, bukankah itu lebih menistakan agama.
Ahok-Djarot selalu bersikap terbuka dan toleran kepada agama-agama. Ahok dekat dengan tokoh-tokoh ulama keIndonesiaan. Ahok santun kepada umat Islam. Bahkan Ahok telah menjadikan Makam mbah Priok sebagai cagar budaya.
Ahok ini sosok yang toleran, menghargai keragaman agama. Selama proses pilkada, Ahok sama sekali tidak menggunakan politik SARA. Faktanya Ahok masih banyak mendapat dukungan dari elemen lintas agama.
Lalu siapa yang menistakan agama? Ia yang menjadikan agama sebagai proses politik. Memanipulasi iman sebagai proses meraih kekuasaan. Agama dijadikan sebagai senjata untuk merengkuh tujuan identitas. ini jelas-jelas penistaan agama.
Agama yang sebenarnya sebagai sarana beribadah, dijadikan sebagai sarana kampanye. Bukankah itu penistaan agama. Agama itu sifatnya mengarahkan kepada kebaikan, bukan kesesatan. Jika agama digunakan untuk memanipulasi suara, mengarahkan orang berdasarkan keyakinan memilih pemimpin yang tidak benar, bukankah itu penistaan terhadap agama.
Kini bangsa kita sedang perang melawan intoleransi yang digerakan kaum radikal agama. Untuk melawan kelompok intoleran mesti diadakan kerja kolektif lintas identitas. Pasalnya kaum intoleran kini telah bergerak dengan berjubah politik, membentuk partai, menguasai publik, dan merebut kekuasaan.
Jika kaum intoleran berkuasa, sudah tidak akan bisa dibendung lagi paham-paham radikal di negeri ini. Apalagi Jakarta sebagai poros gerakan politik kebangsaan. Kita perlu membendung gerakan kaum intoleran juga melalui poros gerakan wacana agama, sosial, dan juga politik.
Khilafah islamiyah, itu gerakan ideologis yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. tujuannya melemahkan pancasila. Kaum intoleran itu kini sedang berjuang mencapai tujuanya melalui jalur politik dengan memanipulasi dalil-dalih agama.
Bahaya politik kaum intoleran kini telah berusaha mencapai porosnya di Jakarta. jangan biarkan gerakan politiknya menang dan menguasai poros politik itu. Tindakan mereka memanipulasi agama dalam berpolitik itu penistaan agama yang sebenarnya.
Jika ada paslon yang berkomplot dengan kaum intoleran itu juga sebuah penistaan. Karena ia telah berkerja sama untuk memuluskan jalan dalam melemahkan sistem negara bangsa. JIka Jakarta jatuh kepada kelompok intoleran maka Jakarta akan dijadikan basis dalam melemahkan sendi keragaman yang sebenarnya adalah fondasi persatuan dan kesatuan bangsa.
Memilih pemimpin harus mempertimbangkan dimensi gerakan kaum intoleran. Karena kaum intoleran kini menggunakan gerakan politik untuk menguasai wacana publik. Untuk itu, pilihlah pemimpin yang mengusung pentingnya membangun dialog keragaman dan toleransi, bukan yang berkomplot dengan kaum-kaum intoleran.
No comments:
Post a Comment