DUNIA HAWA - Debat kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta di Mata Najwa kemarin, 27 Maret 2017, kembali menguak fakta-fakta lama. Seperti di debat-debat sebelumnya oleh KPUD, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai petahana, tampak masih unggul dari penantangnya Anies Rasyid Baswedan (Anies) dalam hal berdebat sebagai kandidat.
Sebagai rangkaian dari proses Pilkada, debat kandidat juga penentu, malahan bisa dikategorikan sebagai penentu utama, untuk menilai apakah seorang kandidat layak atau tidak untuk terpilih. Dalam debat, yang mampu menerangkan ide, gagasan, pemikiran dan program untuk daerah tempat pemilihannya, itulah yang harus menjadi alasan utama bagi pemilih untuk memilih.
Diakui atau tidak, berdasar pada pengamatan pribadi saya, ada perbedaan mencolok di masing-masing kandidat di dalam debat ini yang patut pemilih renungkan sebelum akhirnya benar-benar menentukan pilihannya di 19 April 2017 mendatang. Kalau kata Agus Harimurti Yudhoyono, peserta Pilkada DKI di putaran pertama yang harus terjungkal, “salah memilih pemimpin, sengsaranya bisa 7 turunan.”
Di hampir setiap sesi, perbedaan itu tak pernah redam. Jika Ahok fokusnya pada pembicaraan seputar kehidupan rakyat Jakarta misalnya, maka Anies hanya tampak lebih fokus pada pembicaraan seputar Ahok dan kebijakannya selama jadi pemimpin. Ahok fokus pada penataan kotanya, Anies fokus pada penataan kata-katanya.
Ahok bicara program, Anies bicara kelemahan Ahok. Intinya, Ahok fokus ke Jakarta, Anies fokusnya hanya ke Ahok. Kurang lebih seperti itulah kesimpulan yang bisa kita tarik dari debat mereka di depan host Najwa Shihab.
Mungkin Anies tak mendengar tujuan debat yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Nana (Najwa Shihab) selaku tuan rumah. Sesaat sebelum debat, Nana mengatakan bahwa tujuan debat ini adalah bertarung secara ide, gagasan, pemikiran dan program untuk Jakarta lima tahun ke depan. Dan untuk alasan itu pula pihak tuan rumah sengaja tidak mengundang para pendukung masing-masing kandidat.
Perbedaan Fokus
Di awal, ketika Nana bertanya soal program prioritas apa yang dibawa masing-masing calon yang itu punya nilai tambah dalam Pilkada, Ahok menjawabnya: otak, perut dan dompet orang Jakarta harus penuh. Untuk mencapai hal ini, yang pertama dilakukan adalah penataan birokrasi, bagaimana birokrasi bisa bekerja secara transparan dan profesional.
Cara kedua, lanjut Ahok, adalah pelayanan masyarakat, khususnya bagi warga yang kurang mampu, terutama warga yang sakit. Mereka akan diberikan fasilitas berupa apartemen di mana pemerintah berkewajiban mengurus mereka layaknya keluarga mengurus orang sakit di rumahnya. Dan pelayananan ini, tentu dengan falisitas yang memadai layaknya rumah sakit.
Adapun jawaban Anies, tampak bagaimana ia menyudutkan Ahok di awal perkataannya. Anies berkata, yang dibutuhkan Jakarta bukan hanya pemimpin yang kuat, bukan hanya birokrasi yang kuat, tapi juga warga yang kuat, berdaya, yang bisa terlibat.
Selebihnya, jawaban yang dilontarkan hanyalah bahasa lain dari apa yang sudah dicanangkan oleh Ahok. Misalnya, konsep kepemimpinan yang berpihak kepada yang rentan dari sisi sosial ekonomi: yang tak bekerja, yang tak terdidik, termasuk mereka yang menyandang disabilitas, baik itu anak-anak ataupun perempuan.
Di samping itu, Anies juga menyatakan bahwa ia akan menyelesaikan problem dengan kepemimpinan yang efektif. Ia menegaskan, Jakarta butuh perencanaan yang baik, yang bisa merumuskan masalah dan langkahnya, lalu eksekusinya yang baik hingga tuntas. Semuanya akan dicapai melalui program penyediaan lapangan kerja, pendidikan berkualitas, dan kebutuhan pokok yang harganya terjangkau.
Pertanyaannya, bukankah itu sudah diprogramkan dan dijalankan Ahok di masa kepemimpinannya sampai hari ini? Coba cek bagaimana perekrutan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) yang kesemuanya merupakan program padat karya. Coba bagaimana realisasi dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang kesemuanya juga mencakup soal pendidikan berkualitas dan kebutuhan pokok warga yang menuru
Terkait KJP ini, lagi-lagi Anies fokusnya kepada pelemahan kebijakan Ahok. Anies bilang bahwa KJP tidak boleh hanya menjangkau siswa saja, melainkan juga anak usia sekolah. Kebijakan Ahok tentang KJP, menurut Anies, membatasi yang karenanya akan Anies ubah. Bahwa semuanya, bagi Anies, harus diberikan (fasilitas KJP) atas nama keadilan.
Adil? Sedangkal itukah pemikiran Anies tentang keadilan? Apalagi ini mengenai konsep pendidikan. Masa iya harus disamakan haknya antara mereka yang sekolah dengan mereka yang tidak sekolah. Kalau anak yang tidak sekolah juga diberikan fasilitas itu, maka hasilnya bukan malah mendidik, tapi memanjakan. Saya sendiri akan memilih untuk tidak bersusah-susah sekolah karena tahu bahwa jaminan hidup itu ada tanpa harus mengupayakannya sendiri. Di mana letak tujuan pendidikan yang memanusiakan kalau seperti itu?
Lanjut ke soal penggusuran. Anies bilang bahwa ia ingin memastikan bahwa seluruh warga Jakarta, kaya ataupun miskin, mereka sama-sama harus mendapatkan kesempatan hidup dan tinggal di Jakarta dengan nyaman. Karenanya, di Jakarta besok ketika ia terpilih, yang dilakukan bukanlah penggusuran, melainkan penataan.
Ahok pun menanggapi. Terkait penggusuran, yang dilakukan Ahok di masa kepemimpinannya sebenarnya adalah penataan. Ahok hanya menggusur mereka yang tinggal di bantaran sungai, lalu dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Tidak layaklah mereka dibiarkan hidup di tempat yang sering terjadi banjir.
Lalu, di mana letak signifikansi tawaran Anies sebelumnya tentang ini? Lagi-lagi, tak lain hanyalah permainan kata-kata untuk menama-lainkan program dan kebijakan-kebijakan Ahok selama ini. Maka jangan salahkan ketika banyak orang menilai bahwa inti dari dari debat mereka di Mata Najwa adalah “menata kota vs menata kata”. Dan itu terlihat dari fokus keduanya dalam debat. Yang satu fokus bahas Jakarta, yang satunya lagi fokus bahas kelemahan lawan.
Kembali Gagal Fokus
Sebelum debat, beredar kabar bahwa program Kartu Jakarta Lansia (KJL) yang diluncurkan Ahok di masa kampanye baru-baru ini adalah program tiruan dari tunjungan hari tua versi Anies. Untungnya hal ini disinggung dalam debat. Sehingga Ahok pun berkesempatan untuk menyampaikan bahwa program tersebut sudah ia canangkan di tahun 2013, sebelum keduanya mengajukan diri sebagai calon Gubernur.
Terkait soal keistimewaan KJL, tujuannya, kata Ahok, hanya untuk memelihara kaum lansia yang tidak atau tidak mampu dipelihara oleh keluarganya. Intinya, KJL hanya menyasar lansia-lansia yang tidak/kurang mampu, membantu mereka mendapatkan hak hidup yang layak sebagaimana mestinya.
Ketika Anies juga ditanya tentang programnya yang kurang lebih bernada sama, Anies tak buru-buru menjawab soal apa keistimewaan dari programnya yang juga menyasar tunjangan untuk para lansia itu.
Terlihat, Anies justru lagi-lagi fokus menyudutkan Ahok. Ia bilang, kalau petahana itu ya menunjukkan karya, bukan meluncurkan program. Kalau meluncurkan program di saat kampanye, itu adalah (namanya) calon. Tapi kalau petahana, tunjukkan yang sudah dikerjakan.
Bila program KJL sudah dirancang Ahok di tahun 2013 dan tidak jalan sampai sekarang, timpal Anies, bagaimana kita bisa mengharapkan ini tereksekusi di kemudian hari? Ini catatan mendasar bagi pemilih untuk memikirkan. Orang tua (lansia) baru dipikirkan ketika ada Pilkada.
Kalau kami, lanjut Anies, karena memang mau mencalonkan, kami memulai program santunan untuk orang tua/lansia. Nilainya Rp 300 ribu/bulan. Bahkan akan merencanakan bagi lansia itu bisa mendapatkan sekitar Rp 8,6 juta/tahun. Dan yang tak kalah penting, tegasnya, ini bukan hanya memberi, justru lansia yang masih aktif, masih bisa berkarya, akan diundang untuk OK-OCE, bahkan untuk menjadi mentor di berbagai kegiatan di masyarakat.
Kalau untuk infrastruktur cepat sekali pengerjaannya, sementara untuk warga, orang tua (lansia), lama. Lagi-lagi Anies menyinyiri Ahok. Bahwa yang dipikirkan itu warganya, bukan benda matinya saja.
Coba Anda nilai bagaimana upaya Anies menjelaskan programnya tersebut. Bagaimana ia mengawalinya dengan upaya yang lagi-lagi hanya bertujuan menjatuhkan lawan debatnya. Jika kembali ke tujuan debat yang disampaikan Nana sebelumnya, maka Anies dalam debat ini telah melenceng jauh di mana debat harusnya adu ide/gagasan dan program, bukan jatuh-menjatuhkan lawan.
Hemat kata, cara debat Anies ngawur. Ia kembali gagal fokus mengarahkan debat sebagaimana tujuan yang ditetapkan oleh si tuan rumah. Debat saja ngawur, bagaimana nanti kalau jadi Gubernur?
Terlepas dari itu, alasan mengapa program tersebut baru harus dicanangkan Ahok jika kembali terpilih, karena itu semua bertahap. Anggaran pun juga ada batasan. Yang jelas, prinsip program KJL ini adalah bagaimana Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional bisa diimplementasikan di Jakarta. Itu saja tanggapan Ahok tanpa harus terpancing untuk mendebat kritikan Anies atas dirinya dan kebijakannya.
No comments:
Post a Comment