DUNIA HAWA - Program merupakan kunci dari para calon untuk menarik para pemilih. Dari program yang sudah diajukan, nantinya menjadi bahan pertimbangan seseorang untuk memilih. Apakah ia pantas atau tidak menjadi seorang pemimpin. Berdasarkan fakta yang ada, AHY tidak realistis dan tidak jelas menjadi gubernur.
AHY sebagai calon Gubernur DKI, telah menarik perhatian. Bukan hanya ia mendapatkan tiket express untuk menjadi calon gubernur dari partai ayahnya, yang menjadi pengusung utama. Melainkan umur dan pengalamannya yang sangat minim di dunia pemerintahan dan perpolitikan tanah air. Sehingga, AHY belum pantas menjadi gubernur.
Hal ini terlihat dari beberapa program yang diusung, baik yang ada di dalam visi misi yang sudah di upload oleh KPUD DKI Jakarta maupun dari pernyataan AHY di berbagai kesempatan. Ada beberapa program AHY yang tidak realistis, sehingga membuat kita sebagai pemilih merasa ragu akan kapasitasnya dalam memperbaiki berbagai permasalahan yang ada di Jakarta.
Fakta
Pertama, Program reformasi birokrasi yang tidak jelas. Untuk menuju pemerintahan yang lebih baik, AHY-Sylvi di dalam visi misinya menyadari bahwa lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam pengumpulan, alokasi dan pemanfaatan APBD. Hal lain, yang menurutnya masih memprihatinkan dalam birokrasi adalah sistem perijinan yang tidak efisien, berbelit, mahal dan tidak adil.
Namun, AHY-Sylvi di dalam visi misinya tidak membicarakan langkah-langkah konkret menuju good governance dengan birokrasi yang simple, efisien, terjangkau dan adil. AHY-Sylvi hanya membicarakan peningkatan-peningkatan diberbagai sektor yang terangkum dalam BAB 4 Program Aksi dalam visi misinya. Sehingga, program birokrasi dari AHY-Sylvi terasa absurd.
Kedua, program mengatasi banjir tidak realistis. Beberapa waktu lalu, AHY bersama rombongan mengunjungi Gedung Kompas yang berada di Palmerah, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya tersebut, AHY memberikan solusi dari permasalahan banjir yang ada di Jakarta.
Dalam pernyataannya kepada para wartawan, AHY sempat menyindir Ahok dengan program penggusuran untuk mengatasi banjir di Jakarta. Setelah itu, ia memberikan solusi kota mengapung untuk mengatasi banjir di Jakarta.
Program kota mengapung AHY ini terkesan hanya fantasi dan tidak realistis. Bayangkan saja, perusahaan Blueeseed dalam situs resminya, membutuhkan dana sekitar 15 sampai 30 juta dollar untuk membangun kota mengapung. Penduduk yang tinggal di dalamnya hanya 1.000 pengusaha kaya. Jika, program kota mengapung ini dijalankan, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan pemerintah dan dari mana dana tersebut berasal.
Pastinya, program kota mengapung ini akan menimbulkan problematika lainnya. Seperti, inflasi di sekitar kota yang tak terkontrol dan akses yang begitu mahal terhadap fasilitas kota. Sebab ini, imbas dari pembiayaan kota mengapung yang relatif besar. Padahal, Menurut BPS DKI Jakarta masih ada sekitar 384.300 warga miskin yang tinggal di Jakarta. Maka, sangat tidak realistis program kota mengapung dari AHY ini.
Ketiga, AHY tidak mempunyai pengalaman di dunia pemerintahan. Mengutip dari sebuah hadist riwayat Bukhari, yang mengatakan “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”
Selama 16 tahun, AHY berkarir di dunia militer, tidak pernah sama sekali di dunia pemerintahan. ketika dipanggil ayahnya, dia masih menjabat Danyonif Mekanis 203 / Arya Kemuning di bawah jajaran Kodam Jaya. Sehingga, AHY harus memulai karir politiknya sekaligus belajar di Pilkada DKI. Sedangkan, DKI bukanlah tempat untuk tempat belajar, melainkan untuk bagaimana bisa bersaing dengan kota-kota besar lain di dunia. Dan AHY belum memiliki pengalaman tentang semua itu dan bukan ahlinya.
Keempat, transportasi sungai sebagai solusi kemacetan. Dalam acara silaturahmi dengan kelompok sukarelawan di Blok M, AHY memberikan solusi kemacetan. Dari solusi yang diberikan AHY semunya sudah dilakukan oleh Ahok. Seperti, meneruskan pembangunan transportasi massal yang dianggap relevan seperti Transjakarta dan monorail, membatasi jumlah kendaraan pribadi dengan cara meningkatkan biaya parkir dan jalan tol. Program lainnya yang diberikan AHY adalah ia akan membuat transportasi lintas sungai dan memberi perhatian besar para pejalan kaki.
Dari beberapa program tersebut hanya satu yang belum terlaksana oleh Ahok, yaitu transportasi sungai. Namun, program ini sangatlah tidak realistis. Kalau kita perhatikan, transportasi sungai terlalu rumit untuk diimplementasikan. Sehingga, hanya sia-sia saja dan membuang sumber daya. Ada baiknya, sumber daya yang dihabiskan nanti dialihkan ke sector pendidikan dan kesehatan. Dua sektor juga tidak kalah pentingnya dengan masalah transportasi.
Belum lagi, menurut Agus Maryono, Peneliti Ekohidrolik, Sungai, Banjir dan Lingkungan dari Fakultas Teknik UGM, membutuhkan banyak perubahan dimana-mana, seperti harus menetapkan skala prioritas sungai-sungai yang akan dikembangkan. Jembatan rendah dengan pilar di tengah sungai secara bertahap diubah menjadi jembatan tinggi. Kemudian penyempitan sungai dilebarkan kembali dengan relokasi dan pendangkalan, serta masalah sampah dilakukan dengan manajemen sedimen yang sistemik.
Jakarta tidak hanya membutuhkan perencanaan dan program semata. Melainkan, implementasi dari program tersebut sehingga mampu menuntaskan berbagai masalah yang ada. Bukan hanya itu saja, kejelasan arah dan keseimbangan sumber daya yang kita milki menjadi acuan kita untuk melangkah. Berdasarkan fakta di atas AHY, tidak pantas menjadi gubernur DKI Jakarta.
No comments:
Post a Comment