DUNIA HAWA - Seharian kemarin ada banyak yang bertanya mengapa tiba-tiba MUI dan Fahri Hamzah jadi balik pro pada Jokowi? Bahkan Fahri menyatakan siap pasang badan jika ada upaya makar. Mari kita analisa sesuai ada kemantanan ala Pakar Mantan.
Ada apa dengan MUI?
MUI dengan tegas melarang adanya aksi demo. Bahkan melarang menggunakan atribut MUI.
“terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh GNPF MUI, maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari dewan pimpinan MUI. MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aski demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo MUI” ujar Wasekjen MUI Sholahudin Al Ayubi.
Sebelum menilai atau menyimpulkan, penting untuk kita ketahui bersama bahwa dualisme dalam sebuah organisasi adalah sebuah keniscayaan. Di MUI, sepertinya hal itu juga sedang terjadi, ada dualisme dan perbedaan sikap. Contoh, saat acara ILC, ketua MUI sudah melarang anggotanya untuk datang, namun kemudian Zainut Tauhid hadir mewakili MUI. Belakangan baru diketahui bahwa Zainut Tauhid adalah DPR dari PPP, partai pendukung Agus Sylviana.
Dalam hal GNPF atau Gerakan Pengawal Fatwa MUI, pasti ada yang mendukung gerakan tersebut. Namun sebaliknya juga pasti ada yang tidak mendukung. Penegasan soal GNPF bukan bagian dari MUI dan melarang atribut serta logo digunakan, adalah keputusan yang harus diambil agar citra MUI selamat. Sebab sekarang angin sudah bergerak mendukung Presiden Jokowi dan muak dengan FPI. Posisi tawar kubu pro Jokowi di kalangan MUI sekarang sedang tinggi. Jika MUI tetap mau mendukung GNPF dan FPI, maka besar kemungkinan MUI juga akan ikut dicitrakan seburuk FPI.
Tentu saja bukan sebuah kebetulan kalau sebelumnya Kapolri Tito Karnavian sehari sebelumnya mendatangi MUI dan mempertanyakan status ormas tersebut. “kita mengetahui sebenarnya apa keinginan MUI. Apakah MUI betul memiliki fokus masalah proses hukum atau kah punya agenda lain juga? Saya datang bukan sebagai Kapolri, tapi sebagai warga muslim. Setahu saya, MUI oramas keagamaan, bukan lembaga politik. Kita harap betul marwah MUI murni masalah keagamaan Islam,” kata Tito.
Tito juga mempertanyakan mengapa ada GNPF MUI dan seolah didiamkan, seolah MUI memberi payung legalisasi aksi yang akan dilakukan pada 2 Desember nanti. Dalam bahasa yang lebih sederhana, saat Tito bertanya apakah punya agenda lain? Maksudnya adalah apakah ini soal Ahok atau Agus di Pilgub DKI? ataukah ada dukungan soal makar dari MUI? Sebab soal kasus penegakan hukum sudah diproses. Lalu MUI mau apa lagi?
Pernyataan Kapolri Tito ini tentu akan semakin menyudutkan MUI, nama baik mereka akan habis kalau masih tetap mendukung GNPF. Rakyat secara otomatis akan mensejajarkan MUI dengan FPI jika masih mendukung aksi demo.
Selain soal menyelamatkan nama baik dan posisi tawar kubu pro Jokowi di kalangan MUI sekarang sedang unggul, hal lainnya adalah rencana pemerintah membentuk BPJPH (Badan Penjamin Produk Halal). Nantinya BPJPH langsung berada di bawah Menteri Agama, bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait seperti MUI.
Kewenangan BPJPH nanti adalah merumuskan dan menetapkan JPH; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal. Melakukan akreditasi terhadap LPH. Melakukan registrasi serta pembinaan auditor halal. Melakukan pengawasan terhadap JPH. Semua ini sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang harus segera dilaksanakan.
Jadi ini bukan sebatas soal citra atau nama baik MUI yang akan hancur jika tetap mendukung GNPF, tapi juga tentang masa depan dan kerjasama dengan Menteri Agama. Jika MUI tetap bersikap politis mendukung GNPF padahal Ahok sudah dijadikan tersangka, maka adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Menteri Agama untuk tidak melibatkan MUI dalam hal menjamin produk halal. Toh MUI memang hanya ormas yang sama seperti ormas lainnya, bukan lembaga negara.
Ada apa dengan Fahri?
Lain MUI, lain juga Fahri. Sebelumnya Fahri berorasi di hadapan para demonstran dan mengancam cara makar pada Presiden Jokowi. Fahri menjelaskan bahwa ada dua cara makar, parlemen jalanan atau parlemen ruangan.
“jadi hukum harus ditegakkan seadilnya tanpa intervensi. Kalau tidak, parlemen ruangan bisa bertindak untuk menggalang mosi tidak percaya atau parlemen jalanan yang bertindak menuntut Presiden mundur,” kata Fahri.
Selain itu, Fahri juga menjanjikan akan membuka pintu gedung DPR MPR jika Jokowi tidak mau menemui pendemo. Artinya Fahri ingin agar massa menguasi gedung tersebut dan memaksa Presiden lengser. Malam harinya saat pendemo masih ada yang bertahan, Fahri dan Fadli melakukan negosiasi dengan aparat keamanan untuk membuka pintu DPR MPR. Namun upaya tersebut digagalkan oleh Kapolri Tito Karnavian.
“saya sudah tau arahnya, kalau dibolehkan masuk, mereka tak akan mau keluar dan menguasai DPR,” kata Tito.
Tapi kemarin Fahri mendadak menyatakan akan pasang badan dan membela Jokowi jika ada agenda makar. “bila ada yang menjatuhkan Pak Jokowi secara ilegal saya membela Pak Jokowi secara terbuka,” kata Fahri.
Dari kacamata Pakar Mantan, ada dua kemungkinan kenapa Fahri tiba-tiba mengatakan hal ini. Pertama, Fahri sedang ingin menyelamatkan dirinya sendiri di kursi pimpinan DPR. Sebab sekarang Setya Novanto sudah kembali jadi pimpinan DPR dan Golkar mendukung Presiden Jokowi. Jika Fahri tetap memecah belah bangsa ini, maka besok atau lusa Fahri akan dipaksa keluar dari gedung DPR. Supaya bisa full time dengan Rizieq.
Kedua, Fahri sebenarnya sedang ingin membentuk opini publik bahwa tidak ada upaya makar. Supaya nantinya aksi tersebut diizinkan, jika tidak masyarakat akan digiring untuk berpikir bahwa pemerintahan Jokowi megambil hak-hak demokrasi.
“tak perlu ada kecurigaan tentang menjatuhkan Presiden, tak mungkin itu, Presiden hanya mungkin dijatuhkan bila ada pasal-pasal yang menjatuhkan seperti korupsi, berkhianat kepada bangsa dan negara dan pidana berat. Saya mau imbau Presiden Jokowi tenang saja. Kalau aksi itu hak rakyat, alasan aksinya ada” kata Fahri.
Tapi nanti jika aksi tersebut diijinkan dan berlangsung seperti sebelumnya, maka besar kemungkinan Fahri akan total berupaya memasukkan massa pada gedung DPR MPR dan menguasainya. Kembali berorasi mendukung parlemen jalanan dan mengancam Presiden Jokowi lagi.
Inilah politik dengan segala kepentingannya. Kita sebagai rakyat harus paham dengan segala tipu dayanya. Apalagi Fahri Hamzah sudah dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan makar, jelas posisinya sudah sangat terjepit dan tak ada pilihan lain kecuali mendukung upaya pelengseran Jokowi. Sebab bertahan dan duduk manis di pimpinan DPR pun masih bisa ditendang kapan saja oleh Setnov yang kepalanya sudah dipegang Jokowi. Selain itu juga terancam ditahan karena upaya makar. Memang tak ada pilihan lain kecuali mendukung pelengseran Jokowi dengan berbagai cara.
Terakhir, di hari-hari seperti sekarang ini, saya yakin para pembaca sudah mulai paham. Kita mengutuk yang pantas dikutuk, membela yang perlu dibela. Semua kita bisa berbeda pendapat tentang banyak hal, tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita semua harus sepakat dengan NKRI, UU45 dan Pancasila. Sebab semuanya sudah tidak bisa diperdebatkan dengan alasan demokrasi atau hak berpendapat.
Begitulah kura-kura
No comments:
Post a Comment