DUNIA HAWA - Mengapa rakyat Papua Barat ingin merdeka? Rakyat Papua Barat merasa termarginalkan dan tidak terjamin kesejahteraannya. Mereka menanggung biaya hidup yang tinggi. Tempat tinggal mereka juga terisolir, tidak memiliki akses sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan dan pelayanan sosial.
Bayangkan saja, pada pertengahan Desember tahun 2015, seporsi nasi pecel standar dengan ikan goreng harganya Rp 70-75 ribu. Bandingkan dengan di Jakarta yang hanya dihargai Rp 15-20 ribu. Lalu, harga air mineral kemasan 330 ml yang pada umumnya pada kisaran Rp 2000-3000 harus ditebus dengan harga sekitar Rp 15 ribu di Papua.
Padahal, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Papua Barat pada tahun 2016 jauh lebih rendah dibandingkan UMP di Jakarta. UMP di Papua Barat tahun 2016 yaitu sebesar Rp 2.237.000. UMP Daerah Istimewa Ibukota (DKI) Jakarta tahun 2016 sebesar Rp 3.100.000.
Sewajarnya jika Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tiga provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia pada bulan Maret tahun 2015 adalah Papua, Papua Barat, dan NTT. Angka kemiskinan terbesar yaitu di Papua 28,17 persen, Papua Barat 25,82 persen dan terendah Jakarta 3,93 persen.
Apa kira-kira penyebabnya? Theo Hesegem, anggota Tim Peduli Hak Asasi Manusia Pegunungan Tengah Papua, menjelaskan bahwa bahan-bahan kebutuhan masyarakat banyak diangkut menggunakan pesawat. BBM juga diangkut dengan pesawat. Inilah sumber masalahnya, penyebab mahalnya biaya hidup di pedalaman Papua.
Benar, rakyat Papua Barat memang harus merdeka jika memperhatikan fakta-fakta tersebut. Namun bukan merdeka dalam artian memisahkan diri dari Indonesia. Solusinya adalah berdasarkan sumber masalahnya, yaitu memerdekakan rakyat Papua Barat dari isolasi akses transportasi dan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur adalah solusinya.
Hal ini sedang diupayakan oleh Presiden Jokowi dengan membangun jalan Trans Papua. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR, pengembangan jalan Trans Papua sudah berlangsung selama dua tahun di berbagai daerah di Papua, meliputi Ilaga, Grasberg, Wamena, Timika, dan Puncak Papua. Menurut data dari kementrian PUPR, pada tahun 2015 jalan di provinsi Papua Barat yang panjangnya 1.326,4 km telah mencapai kemantapan sebesar 73,2℅. Tahun 2016, pemerintah menargetkan sebesar 76,37℅.
Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pembangunan jalan Trans Papua diharapkan dapat menekan tingginya biaya hidup di Papua hingga 50℅. Selain itu, pembangunan jalan nasional sepanjang 4.325 km ini juga dapat mempermudah akses sosial dan ekonomi rakyat papua. Jalan menuju kemerdekaan rakyat Papua ini diharapkan dapat menekan harga dipasok dari Jawa dan daerah yang lebih besar. Selain itu, juga dapat mempermudah akses pendidikan, hubungan sosial antara masyarakat, dan juga akses ke rumah sakit.
Selamat menyambut kemerdekaan, rakyat Papua!
[nurul indra]
No comments:
Post a Comment