Pendidikan ( Tidak Lagi ) Gratis

Dunia Hawa - Baca statemen Mendikbud baru yang akan merevisi sekolah gratis, kening saya berkerut.

Kata "gratis" itu sensitif bagi warga Indonesia yang sedang dalam masa pemulihan ekonomi. Gratis bermakna meringankan beban biaya yang selama ini sudah berat ditanggung mulai makan, transportasi sampai listrik. Dengan gaji yang naik terengah, maka kata "gratis" menjadi obat yang melegakan separuh dada.

Dan si gratis ini mau dicabut...

Mendikbud baru pun habis kena hajar sesudah sebelumnya mengeluarkan pernyataan bahwa ia akan menerapkan full day school untuk menjaga anak anak dari pengaruh luar ketika orang tua sulit menjaga mereka karena waktu kerja yang padat.

Padahal sesungguhnya sudah sejak lama isu pencabutan subsidi gratis ini digulirkan. Selama ini subsidi sekolah ditanggung oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten, sehingga Pemkot dan Pemkabnya yang maju bisa menggratiskan seluruh biaya sekolahnya. Seperti Surabaya yang semuanya gratis.

Tapi konsep ini bertentangan dengan UU no 23 tahun 2014 yang mengatur bahwa pengaturan terhadap pendidikan menengah SMA dan sederajat berada di tangan provinsi. Maka Pemkot dan Pemkab sudah tidak punya kuasa lagi terhadap sekolah, karena sudah menjadi wilayah Pemprov.

Jadi kalau Mendikbud baru bicara begitu, bukan karena dia pengen begitu. Dan ga perlu pula lebay minta minta Anies Baswedan kembali, karena ia akan melakukan hal yang sama juga.

Lepas dari masalah sistem gratis yang - katanya - mempunyai banyak celah, mulai dari perhitungan subsidi per kepala, jadi semakin banyak siswanya semakin besar subsidinya dan lain lain, seharusnya pendidikan gratis bukannya malah dicabut, tetapi di revisi, ditutup celahnya. Kalau perahunya bocor, ditambal bukannya malah ditenggelamkan.

Pendidikan seharusnya dilihat sebagai sebuah aset, sebuah investasi masa depan, dan itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah mulai dari mendidiknya sampai menyalurkannya ke institusi institusi pemerintah. Kalau beban anggaran pendidikan terlalu berat ( APBN 2016 pendidikan mencapai 400 triliun lebih atau 20 persen dari total APBN ), maka carikan solusi lain. 

Masalah dunia pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab Mendikbud dan pemerintah, tapi juga harus kemauan kuat dari bapak anggota dewan yang duduk nyaman di kursi goyang sana. Yang sibuk mencari proyek, memutar otak bagaimana plesiran dengan difasilitasi dan terakhirnya ketangkep kalo nggak lagi sama selingkuhan, sama sabu sabu atau sama duit suap.

Betul kan, Mr Duterte Presiden Filipina ?

"Hmm.. Kalau gua mah gua dor ajah, pusing pusing amat... "

Arggghh....

[denny siregar]